Terkait Rencana Dikeluarkannya Pergub Pengaturan Zonasi, Jayamahe Sebut Bisa Timbulkan Monopoli

Menurutnya, dengan pembatasan zonasi operasional, langkah gubernur ini akan menabrak banyak aturan, terutama UU nomor 5 tahun 1999

Terkait Rencana Dikeluarkannya Pergub Pengaturan Zonasi, Jayamahe Sebut Bisa Timbulkan Monopoli
Tribun Bali/Wema Satya Dinata
Direktur PT. Dwi Sarana Mesari (Jayamahe Transport) Aryanto 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR-Direktur PT. Dwi Sarana Mesari (Jayamahe Transport) Aryanto menyampaikan jika pergub tentang  pengaturan transportasi di kawasan tertentu dibuat, dari sisi konsumen akan dirugikan karena selama ini praktik monopoli dan penerapan harga oleh taksi konvensional dirasa sangat merugikan wisatawan.

“Ditambah lagi jika rencana aturan ini diterapkan, maka transport konvensional akan semakin memonopoli dan lebih arogan dalam memainkan harga seenaknya sendiri karena mereka tidak memiliki kompetitor lagi,” kata Aryanto.

Menurutnya, dengan pembatasan zonasi operasional, langkah gubernur ini akan menabrak banyak aturan, terutama UU nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

 “Yang benar adalah Gubernur hanya bisa mengatur dan menyesuaikan harga di beberapa zona yang dirasa perlu diatur oleh Gubernur untuk menyelesaikan polemik taksi online dan konvensional ini,” terangnya. 

Baca: Mahasiswa Unud Teliti Istilah Bahasa Bali yang Mulai Memudar dan Hilang

Baca: 166 Personel Polresta Denpasar Disiapkan dalam Operasi Ketupat Agung, Benny:Niatkan untuk Masyarakat

Selanjutnya perihal kalau driver wajib ber-KTP Bali artinya warga negara Indonesia lain yang tidak ber-KTP Bali tidak boleh mencari nafkah di Bali.

Menurut Aryanto, bakal atau ada banyak aturan yang berpeluang ditabrak oleh Gubernur.

“Itu adalah diskriminatif. Padahal berdasarkan UUD 1945 pasal 27 menyebutkan tiap-tiap warga negara mendapatkan kedudukan, posisi hak dan kewajiban yang sama dalam mendapatkan pendapatan dan kehidupan yang layak. Itu sudah dilindungi oleh undang-undang,” paparnya.

Dihubungi terpisah, KSU. Mitra Rakyat (BUSER) sebagai dari mitra dari Grab menyampaikan bahwa pihaknya tidak berkeberatan dengan rencana pergub pengaturan transportasi kawasan tertentu, asalkan tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila.

 
“Kami berpikir positif saja dengan adanya langkah-langkah yang akan menjadi kebijakan Bapak Gubernur,” kata Manager KSU. Mitra Rakyat (BUSER) Gus Pergung saat dihubungi Senin (27/5/2019).

Baca: 500 Ribu Orang Diprediksi akan Keluar Bali Saat Lebaran, Polisi Siapkan Lapangan, Ini Fungsinya

Baca: Persiapan Idul Fitri 1440 Hijriah, Polresta Siapkan Giat Operasi Ketupat Agung 2019

 
Namun pihaknya berpesan bahwa ke depannya akan berdatangan revolusi teknologi yang akan masuk ke Bali dan sebaiknya Bali menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap berkompetisi di era digital saat ini.

 
“Harapan kami semoga Gubernur Bali adalah seorang yang visioner di era revolusi 4.0 ini, sehingga bisa membantu mendidik masyarakat Bali untuk bersaing dalam menungkatkan SDM, baik hard skill maupun soft skill,” tuturnya.

Mengenai rencana pengaturan bahwa driver taksi online wajib ber-KTP Bali dan mobilnya berplat DK, kata dia, boleh saja asalkan kebijakan tersebut diputuskan berdasarkan Pancasila sebagai Dasar Negara.

Baca: Tiba di Bandara Juanda, Bripda NOS Ditangkap, Gunakan Identitas Palsu, Diduga Terpapar Radikalisme

Bahkan menurutnya ojek online juga bisa bergabung dengan KTP Bali.

“GOJEK dan Grab bike juga bisa ber-KTP Bali, lebih baik bukan. Kita punya Pancasila sebagai dasar negara, apakah itu digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan?” tanyanya. (*)

Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved