BPK RI Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan ke Pemprov Bali, Tiga Hal Masih Jadi Catatan 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2018

BPK RI Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan ke Pemprov Bali, Tiga Hal Masih Jadi Catatan 
Tribun Bali/Wema Satya Dinata
Suasana penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kepada Pemerintah Provinsi Bali dalam sidang paripurna istimewa di Ruang Rapat Utama Kantor DPRD Bali, Selasa (28/5/2019). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2018 kepada Pemerintah Provinsi Bali dalam sidang paripurna istimewa di Ruang Rapat Utama Kantor DPRD Bali, Selasa (28/5/2019).

Dalam LHP tersebut, dinyatakan Pemprov Bali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Kami BPK memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang keenam kalinya berturut-turut.
Ditambah lagi pencapaian dampak dari pengelolaan keuangan yang dikelola Pemprov Bali ini terhadap kemakmuran, di mana seluruh indikator kemakmuran seperti pertumbuhan ekonomi, Indeks Manusia (IPM), angka kemiskinan, pengangguran dan gini ratio angkanya lebih baik dari tingkat nasional,” kata Anggota VI BPK RI, Prof. Harry Azhar Azis.

Namun, di sisi lain terdapat tiga hal yang menjadi catatan BPK yang direkomendasikan kepada Pemprov Bali untuk segera diperbaiki.

Baca: Operasi Ketupat Agung 2019, Kapolda Bali Intruksikan Pengamanan Ditambah 2 Hari

Baca: 3 Ribu Personel Gabungan Disiapkan, Kapolda Bali Sebar Pasukan di Sejumlah Titik Arus Mudik

Di antaranya soal penataan aset, pengelolaan hibah dan pengelolaan bantuan operasional sekolah (BOS).

“Itu lebih pada koreksi terhadap Sistem Pengendalian Internal. Saya sudah sampaikan ke Pak Gubernur untuk mengecek SKPD terkait untuk bisa menindaklanjuti. Tapi itu tidak material dan tidak mempengaruhi opini. Itu hanya administrasi saja,” kata Guru Besar bidang Ilmu Ekonomi, Spesialisasi Audit Keuangan Negara pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga ini.

Dia menyebut jumlah laporan yang diserahkan BPK terdiri atas tujuh laporan, antara lain laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas laporan perubahan equitas dan catatan atas laporan keuangan.

Adapun rincian yang telah diperiksa BPK yakni laporan realisasi anggaran sebesar Rp 6,26 Triliun dari anggaran Rp 6,19 triliun.

Transfer dengan realisasi Rp 5,99 triliun dari anggaran Rp 6,59 triliun, dan Silpa sejumlah Rp 702,35 milyar.

Baca: Perencanaan Rekrutmen CPNS 2019, Kepala BKD Undang Sekretaris OPD untuk Data Kebutuhan ASN

Baca: BREAKING NEWS: Polisi Tangkap Terduga Pelaku Makar di Kerobokan, Beraksi dari Pulau Dewata

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster saat dikonfirmasi terkait masukan dari BPK dalam LHP soal aset, hibah dan BOS menyatakan siap untuk menata laporannya agar menjadi lebih baik dan berkualitas.

Halaman
12
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved