Perencanaan Rekrutmen CPNS 2019, Kepala BKD Undang Sekretaris OPD untuk Data Kebutuhan ASN

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali Ketut Lihadnyana mengatakan Provinsi Bali saat ini sedang melakukan perencanaan kebutuhan CPNS ini

Perencanaan Rekrutmen CPNS 2019, Kepala BKD Undang Sekretaris OPD untuk Data Kebutuhan ASN
Tribunnews  
Ilustrasi 

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Isu mengenai rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) kian santer terdengar.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali Ketut Lihadnyana mengatakan Provinsi Bali saat ini sedang melakukan perencanaan kebutuhan terkait rekrutmen CPNS ini.

Perencanaan itu dengan melakukan mapping atas kualifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan analisis jabatan (AnJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK).

"Besok kami akan mengundang Sekretaris OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk meminta data kebutuhan ASN (Aparatur Sipil Negara) sesuai beban tugasnya," kata Lihadnyana saat dihubungi Tribun Bali, Selasa (28/5/2019).

Sehingga, jelas Lihadnyana, pada bulan Juni 2019 nanti sudah dapat diketahui berapa jumlah ASN dan kualifikasi yang dibutuhkan.

Baca: BREAKING NEWS: Polisi Tangkap Terduga Pelaku Makar di Kerobokan, Beraksi dari Pulau Dewata

Baca: Dihadiri Dinas PUPR dan LPJK, DPD Proteksi Bali Laksanakan Musyawarah Daerah dan Pelantikan Pengurus

Jumlah dan kualifikasi dalam rekrutmen CPNS di Pemprov Bali juga sejalan dengan Visi Nangun Sat Kerti Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) telah mengeluarkan surat mengenai pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2019 bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (Pemda).

Surat bernomor B/617/M.SM.01.00/2019 ini menjelaskan tentang penyampaian usulan kebutuhan formasi ASN tahun 2019.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan seperti dilansir dari Kompas.com (Kompas Gramedia Group) mengatakan, proses usulan kebutuhan pegawai paling lambat disampaikan pada minggu kedua bulan Juni 2019.

Baca: Kapolri Akhirnya Ungkap Nama Empat Pejabat Negara yang Jadi Sasaran Pembunuhan

Baca: Pemkot Denpasar Gelar Sosialisasi Hasil Evaluasi Jabatan Bersama KemenPAN RB

Jika kementerian/lembaga/pemda yang belum menyampaikan usulan formasi sampai batas waktu yang ditentukan, maka akan dinyatakan tidak melaksanakan pengadaan ASN Tahun 2019.

Usulan kebutuhan formasi itu di-input ke aplikasi "e-Formasi", dicetak dan selanjutnya instansi menyampaikan secara resmi ke Menteri PAN RB dan Kepala BKN dengan mengunggah filepada menu "Unggah Usulan Formasi" dalam aplikasi e-Formasi.

Rencana kebutuhan ASN memang menjadi salah satu referensi penentuan formasi kebutuhan pegawai baru, baik PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Sesuai amanat Undang-Undang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, setiap tahun instansi memang wajib menyampaikan rencana kebutuhan pegawai dan disampaikan kepada Menpan RB dan Kepala BKN," kata Ridwan, Sabtu (25/5/2019) siang. (*)

Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved