UMP Bali Kecil, Perda Ketenagakerjaan Atur Upah Sektoral Bidang Pariwisata & Industri Kreatif

DPRD bersama Pemerintah Provinsi Bali melanjutkan penyusunan regulasi yang bertujuan melindungi seluruh buruh ataupun pekerja di Bali

UMP Bali Kecil, Perda Ketenagakerjaan Atur Upah Sektoral Bidang Pariwisata & Industri Kreatif
Tribun Bali/Wema Satyadinata
Pidato - Ketua Komisi IV DPRD Bali, Nyoman Parta membacakan laporan terkait usulan Raperda inisiatif Dewan tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan dalam sidang paripurna di Ruang Rapat Utama DPRD Provinsi Bali, Rabu (29/5/2019). UMP Bali Kecil, Perda Ketenagakerjaan Atur Upah Sektoral Bidang Pariwisata & Industri Kreatif 

UMP Bali Kecil, Perda Ketenagakerjaan Atur Upah Sektoral Bidang Pariwisata & Industri Kreatif

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - DPRD bersama Pemerintah Provinsi Bali melanjutkan penyusunan regulasi yang bertujuan melindungi seluruh buruh ataupun pekerja di Bali.

Regulasi tersebut rencananya akan dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan.

Ketua Komisi IV DPRD Bali, Nyoman Parta menilai tingkat kesejahteraan pekerja di Bali, baik dari penghasilan maupun statusnya belum layak.

Maka dari itu nanti dalam Perda akan dibuatkan ruang untuk memasukkan sistem pengupahan sektoral, selain Upah Minimum Provinsi yang sudah diberlakukan saat ini.

Menurut Parta, kalau dipaksakan UMP besar untuk seluruh sektor pekerjaan, dikawatirkan akan memberatkan UKM-UKM (Usaha Kecil dan Menengah, red) yang kecil dan baru tumbuh.

Maka dari itu, solusi yang ditawarkan dalam Perda nantinya adalah memakai sistem pengupahan sektoral yang dikhususkan untuk bidang pekerjaan yang mayoritas digeluti masyarakat Bali, seperti pariwisata dan industri kreatif.

“Oleh karena itu kita akan membuat celah tentang bentuk dan sistem pengupahan yang baru, yang disebut dengan Upah Sektoral Provinsi untuk pekerjaan mayoritas warga Bali, yaitu pariwisata dan industri kreatif,” kata Parta usai sidang paripurna di Ruang Rapat Utama DPRD Provinsi Bali, Rabu (29/5/2019).

Baca: Porsenijar Bali 2019 Cabor Judo Jadi Ajang Seleksi Awal Popnas 2019

Baca: Grup Astra Siapkan 600 Teknisi di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan dan Sulawesi

Selanjutnya, bagi UKM-UKM yang tidak sanggup membayar dengan upah sektoral tetap bisa menggunakan UMP, yang mana pengupahannya tersebut digabungkan antara gaji pokok dan tunjangannya.

Dilihat dari besaran UMP yang diterima pekerja Bali, kata dia, jumlahnya lebih kecil dari daerah-daerah lain di Indonesia.

Halaman
1234
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved