Terkait Ribuan Guru di Bangli yang Belum Terima Tunjangan, Begini Kata Sekdispora Bangli

Sekdispora Bangli, Nyoman Sedana, Rabu (29/5/2019) tidak menampik jika dirinya sempat dibawakan dokumen ke rumahnya

Terkait Ribuan Guru di Bangli yang Belum Terima Tunjangan, Begini Kata Sekdispora Bangli
pixabay.com
Ilustrasi guru 

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI – Belum cairnya Tunjangan Profesi Guru (TPG) ribuan guru di Bangli, lantaran masih dalam proses verifikasi Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga (Disdikpora) Bangli.

Disisi lain penyebabnya disebut-sebut karena dokumen SPJ yang sempat dibawakan ke rumah Sekdispora, justru dikembalikan.

Sekdispora Bangli, Nyoman Sedana, Rabu (29/5/2019) tidak menampik jika dirinya sempat dibawakan dokumen ke rumahnya.

Namun ia menegaskan, dokumen SPJ yang dibawa untuk diparaf, belum diagendakan di buku pengendali di Sekretariat Disdikpora. Sebab itu, pihkanya mengembalikan dokumen tersebut.

Baca: 1.000 Guru di Bangli Belum Dapat Tunjangan, Sebut Masalah Klasik Tiap Tahun

“Itu kan ada SOP-nya, semua SPJ yang akan saya verifikasi dicatat terlebih dahulu di buku pengendali. Mulai dari SPJ-nya untuk apa, dananya dari bidang apa, keperluannya untuk apa, dicatat dulu. Setelah itu masuk ke meja saya untuk diverifikasi dan selanjutnya diberi paraf. Karena petugas yang mengantar dokumen itu mengatakan belum dicatat, maka saya kembalikan untuk dicatat dulu dan selanjutnya diletakkan di meja saya,” ucapnya.

Pihaknya mengaku tidak mau grasa-grusu dalam pengamprahan TPG ini. Ia juga tidak mau memiliki kesan mempercepat, namun justru merugikan negara.

Terlebih, selama dua tahun belakangan pihaknya menemukan SK bermasalah yang telah dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM).

SK bermasalah itu muncul pada tahun 2017 dan 2018, masing-masing satu SK. Dikatakan, SK bermasalah yang dimaksud yakni SK jam mengajar, yang bisa terbit bilamana jam mengajar guru telah terpenuhi.

Kala ditemukan, ia mengaku telah memanggil pihak terkait mulai dari operator dapodik hingga kepala sekolah, untuk menanyakan lolosnya SK tersebut.

“Karena meragukan, makanya pengajuan amprahnya kami tolak. Selain jam mengajar yang wajib dipenuhi yakni 24 jam per minggu per bulan, tingkat kehadiran juga penting. Sebab, apabila guru tersebut tidak masuk selama tiga kali berturut-turut dalam sepekan dan tanpa keterangan, maka tidak bisa diajukan amprah. Inilah fungsinya verifikasi. Kalau saya maunya melalui mekanisme yang ada, tertib administrasi, Juklak juknis diikuti. Karena sudah ada kejadian dua kali, makanya harus hati-hati,” tegasnya.

“Kalau seandainya kami tidak hati-hati memverifikasi, negara akan dirugikan. Umpama dalam sebulan gaji pokok Rp. 4 juta, kan jumlah itu dikali tiga bulan, yakni Rp. 12 juta. (dalam satu triwulan),” ujarnya.

Sementara ditanya kelanjutan pencairan TPG tahun ini, Sedana mengatakan telah melakukan verifikasi terhadap 229 SK guru yang masuk. Selanjutnya tinggal proses ke BKPAD.

“Sekarang tinggal menunggu di keuangan, di BKPAD. Biasanya kalau sudah di BKPAD tidak terlalu lama prosesnya,” ucap dia. (*)

Penulis: Muhammad Fredey Mercury
Editor: Widyartha Suryawan
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved