Sosialisasi BKK kepada Desa Adat dan Subak di Badung

Tim Provinsi Bali melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali mengadakan Sosialisasi Bantuan Keuangan Khusus

Sosialisasi BKK kepada Desa Adat dan Subak di Badung
Humas Pemkab Badung
Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa menghadiri Sosialisasi Bantuan Keuangan Khusus kepada kabupaten/kota dan Desa untuk Desa Pekraman, subak dan subak Abian di Kabupaten Badung di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Rabu (29/5/2019). Sosialisasi BKK kepada Desa Adat dan Subak di Badung 

Sosialisasi BKK kepada Desa Adat dan Subak di Badung

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Tim Provinsi Bali melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali mengadakan Sosialisasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada kabupaten/kota dan desa untuk desa pakraman, subak dan subak abian di Kabupaten Badung bertempat di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Rabu (29/5/2019) lalu.

Selain sosialisasi tentang BKK, juga dirangkaikan dengan sosialisasi terkait PTSL dari Kanwil BPN Provinsi Bali dan BPN Badung serta Tuberkulosis dari PPTI Provinsi Bali.

Acara tersebut dihadiri Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, Ketua Tim Sosialisasi Provinsi Bali diwakili Suta Maryana, Kakanwil ATR/BPN Provinsi Bali Rudi Rubijaya, Kepala Kantor BPN Badung I Made Daging, Ketua ORI Perwakilan Provinsi Bali Umar Al Khatab, Ketua PPTI Provinsi Bali Gusti Bagus Puspa Negara, Kejari Badung, pimpinan OPD, para camat, perbekel, bendesa adat, pekaseh dan kelian subak se-Badung.

Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya sosialisasi BKK, PTSL dan PPTI oleh Tim Provinsi Bali di Kabupaten Badung.

Menurut Suiasa, dana BKK ini bersumber dari dana Provinsi Bali untuk desa adat dan subak.

Saat ini prosedur, proses dan mekanismenya masih berlaku.

Baca: Misteri Kematian Remaja Bernama Harun yang Tertembak pada Kerusuhan di Aksi 22 Mei

Baca: Tularkan Semangat Founding Father ke Generasi Milenial, Pemprov Bali Rayakan Bulan Bung Karno

Namun ada satu wacana dimana pencairan dana BKK, yang selama ini masuknya ke pemerintah desa, ada rencana untuk prosesnya langsung ditransfer ke rekening desa adat maupun subak.

"Tentu ini akan dibahas dalam sosialisasi, sejauh mana kesiapan pemerintah provinsi, kalau sudah siap tentu dari pihak desa adat dan subak harus memberikan nomor rekening, dimana subjek rekening itu desa adat dan subak itu sendiri, tidak lagi masuk ke APBDes," terang Suiasa.

Menurutnya ini lebih baik, efisien dan cepat dalam penggunaan dana tersebut.

Halaman
12
Editor: Irma Budiarti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved