Masih Ada Perusahaan dan Nama Jalan Tak Pakai Aksara Bali, Koster Sebut Perlu Kesadaran

Pergub tidak mengatur sanksi bagi instansi-instansi yang melanggar akibat tidak menggunakan Aksara Bali.

Masih Ada Perusahaan dan Nama Jalan Tak Pakai Aksara Bali, Koster Sebut Perlu Kesadaran
TRIBUN BALI/WEMA SATYADINATA
Satpol PP Provinsi saat melakukan sidak implementasi Pergub pada salah satu perusahaan asuransi dan finance di Denpasar 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 80 tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa, sastra dan aksara Bali nyatanya tidak diindahkan oleh sejumlah perusahaan yang ada di Bali untuk menggunakan aksara Bali dalam penulisan papan nama perusahaannya.

Gubernur Bali, Wayan Koster membenarkan memang banyak perusahaan yang belum menggunakan aksara Bali dalam penamaan papan kantornya, seperti perbankan, perusahaan finansial dan asuransi, pasar modern, hotel dan sebagainya.

Begitu juga Kantor atau lembaga swasta seperti hotel sebagian juga sudah.

“Saya banyak melihat kemarin saat jalan-jalan di Kuta, hotel-hotel pada menggunakan aksara Bali. Yang belum saya lihat menggunakan adalah nama-nama jalan di Kabupaten/Kota,” kata Koster saat ditemui di Lapangan Renon Denpasar, Sabtu (1/6/2019).

Dirinya kemudian telah memerintahkan Sekda Bali dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) agar berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Bali agar nama-nama jalan di wilayah Bali ini semuanya menggunakan aksara Bali.

Selanjutnya di dalam Pergub tidak mengatur sanksi bagi instansi-instansi yang melanggar akibat tidak menggunakan Aksara Bali.

Koster menyatakan yang diperlukan adalah kesadaran masing-masing pihak untuk melaksanakan program-program Pemerintah, bukanlah sanksi.

“Sebenarnya tidak perlu sanksi. Yang diperlukan satu kesadaran yang murni. Disanksi juga kalau dia bandel tetap saja tidak jalan. Saya cenderung menggunakan cara budaya, yaitu melakukan sesuatu untuk menyadarkan agar orang sesadar-sadarnya,” imbuhnya.

Menurutnya, kearifan lokal , budaya, dan aksara Bali merupakan bagian dari warisan leluhur yang harus terus dijaga dan dirawat,serta harus dijadikan identitas di dalam kehidupan masyarakat Bali.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Provinsi Bali I Dewa Nyoman Rai Dharmadi mengatakan memang dalam Pergub tidak ada sanksi administrasi, dan yang didorong hanyalah sanksi moral.

Namun, lanjut dia, Satpol PP Bali  akan terus melakukan sidak dan bagi perusahaan-perusahaan yang membandel akan diberi peringatan berjangka.

“Yang masih belum menggunakan harus menanda tangani surat pernyataan berjangka supaya jelas kapan akan melaksanakan Pergub. Kalau sekarang tidak, satu minggu setelah diperingatkan mereka sudah harus melaksanakan peraturan itu,” kata Rai Dharmadi.

Sidak akan terus dilakukan secara berkesinambungan di seluruh Bali. Pihaknya juga telah menggandeng Satpol PP Kabupaten/Kota agar serentak melaksanakan pemantauan. 

“Yang belum memakai (akasara Bali), kita akan datangi. Sinergi kita dengan Kabupaten/Kota khususnya Pol PP seperti itu. Ini akan digencarkan pelaksanaannya supaya semua pihak lebih sadar, aktif dan proaktif menggunakan aksara Bali,” ujarnya.

Rai Dharmadi mengimbau kepada pihak swasta, hotel, perbankan dan toko modern untuk membantu percepatan pelaksanaan Pergub. (*)

Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Ida Ayu Made Sadnyari
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved