Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat, Ini Penjelasan Gubernur Koster

desa adat mempunyai otonomi yang berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan

Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat, Ini Penjelasan Gubernur Koster
Humas Pemprov Bali
Koster akan Tanda Tangani Prasasti Pemberlakuan Perda Desa Adat Selasa Besok di Samuhan Tiga 

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR -Gubernur Bali Wayan Koster akan menandatangani prasasti di Wantilan Pura Samuhan Tiga, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar pada Anggara Kliwon, Kulantir Selasa (4/6/2019) besok.

Momentum bersejarah ini akan dihadiri oleh seluruh bupati/walikota se-Bali, sulinggih dan pemangku, Parisada, Majelis Utama, Madya dan Alit Desa Pakraman, bandesa adat, kepala desa/perbekel, lurah, serta tokoh-tokoh dan perwakilan masyarakat.

Penandatanganan prasasti ini sebagai momentum dimulainya pemberlakuan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat.

Dikeluarkannya Perda ini karena Gubernur Koster menilai keberadaan desa adat begitu vital bagi kelangsungan aspek religius, sosial dan budaya di Bali.

Menurut Gubernur Koster, Perda ini secara garis besar mengatur secara fundamental dan komprehensif mengenai berbagai aspek berkenaan dengan desa adat di Bali untuk menguatkan kedudukan, kewenangan, dan peran desa adat.

"Ini merupakan implementasi nyata dari visi 'Nangun Sat Kerthi Loka Bali'melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Baru Era Baru," ungkapnya menegaskan, Minggu (2/6/2019) di Denpasar

Melalui Perda ini, kata dia, desa adat mempunyai otonomi yang berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.

"Tentu saja dengan catatan, lembaga, majelis dan tiap perangkatnya harus punya pemahaman yang menyeluruh akan kewenangannya," terang Koster.

Dijelaskannya pula, Perda ini juga menegaskan desa adat sebagai pelembagaan dalam pelaksanaan tatanan kehidupan masyarakat Bali sesuai dengan kearifan lokal Sad Kerthi.

Halaman
12
Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Ida Ayu Made Sadnyari
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved