Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat, Ini Penjelasan Gubernur Koster

desa adat mempunyai otonomi yang berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan

Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat, Ini Penjelasan Gubernur Koster
Humas Pemprov Bali
Koster akan Tanda Tangani Prasasti Pemberlakuan Perda Desa Adat Selasa Besok di Samuhan Tiga 

"Desa adat ini sebagai cerminan, sebagai karakter orang Bali itu sendiri, yang diperkuat makna dan fungsinya dengan Perda ini," jelasnya.

Begitupun dengan pengelolaan anggaran, lembaga-lembaga yang dinaungi, aset desa, hingga penggolongan krama, semuanya lebih dipertegas dan diperjelas kembali.

"Sehingga lebih jelas pengelolaannya," ujar Gubernur Kelahiran Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng ini.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan regulasi ini, Koster akan menjalin kerja sama serta sinergitas, antara Pemprov, majelis utama hingga alit bersama perguruan tinggi supaya semua pihak terkait mempunyai satu persepsi dan pemahaman yang sama.

"Ditunjang juga dengan sosialisasi intens, sehingga saya optimis penerapan Perda ini akan memberikan dampak besar dan menyeluruh bagi kehidupan adat, sosial, budaya dan keagamaan di Bali. Dan yang paling penting, menegaskan keberadaan desa adat di Bali, baik secara fakta maupun secara hukum," tuturnya.

Secara substansi, Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali ini tidak mengacu pada UU 6/2014 tentang Desa, melainkan mengacu pada UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 236 ayat (4), yang menyatakan bahwa Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karena itu pengertian Desa Adat dalam Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali ini secara khusus, berbeda dengan pengertian Desa Adat dalam UU 6/2014 tentang Desa.

Karena mengacu pada UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Desa Adat dalam Perda ini memiliki wilayah, hak asal usul, hak-hak tradisional, susunan asli, serta otonomi asli untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Melalui Perda ini pula untuk pertamakalinya Desa Adat diakui secara resmi dan eksplisit sebagai subyek hukum dengan kedudukan hukum yang jelas dan tegas. (*)

Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Ida Ayu Made Sadnyari
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved