3 Dari 354 Napi Lapas Kerobokan Yang Diusulkan Dapat Remisi Belum Menerima SK, Ini Sebabnya

Namun sementara surat usulan yang kami terima ada 351 dan 3 sisanya masih dalam perbaikan atau belum diterima SKnya.

3 Dari 354 Napi Lapas Kerobokan Yang Diusulkan Dapat Remisi Belum Menerima SK, Ini Sebabnya
Tribun Bali / Rino Gale
Kepala Lapas Kelas II A Kerobokan, Tony Nainggolan saat menyalami napi, Rabu (5/6/2019) 

TRIBUN-BALI.COM, BADUNG - Pada Hari Raya Idul Fitri 1440 tahun 2019 ini, usai salat Ied bersama, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kerobokan memberikan remisi khusus (RK) Lebaran atau potongan masa tahanan kepada narapidana di Lapas Kerobokan Kelas II sebanyak 354 orang.

Kepala Lapas Kelas II A Kerobokan, Tony Nainggolan mengatakan, pihaknya memang telah mengusulkan  354 narapidana untuk mendapatkan remisi.

Namun sementara surat usulan yang kami terima ada 351 dan 3 sisanya masih dalam perbaikan atau belum diterima SKnya.

"Jadi ada 354 narapidana yang mendapatkan remisi. Akan tetapi yang kami terima SKnya sebanyak 351. Nah sisa tiga ini yang masih kita tunggu SKnya," ujarnya saat ditemui usai Sholat Ied di Lapas Kerobokan Kelas II A, Badung, Rabu (5/6/2019)

Dari 354 tersebut, ada tujuh orang narapidana yang mendapatkan remisi RK II yang dinyatakan langsung bebas.

"Jadi dari jumlah tersebut ada tujuh orang yang mendapatkan RK II. Mereka adalah Bustanil Arifin, Aris Purwanto, Ade Akbar, Handoyo, Syaprudin Muhamad Nasir, Taufik Kanu dan Tri Widodo Mulyono.

Sedangakan khusus warga negara asing (WNA), Tony mengatakan ada empat orang yang sudah diterima SKnya untuk mendapatkan RK I. Diantaranya tiga orang WN Malaysia dan satu orang WN Turki.

"Mereka mendapatkan remisi sebanyak satu bulan dan masih belum bebas karena masih RK I," ujarnya

Tambahnya, Dalam pemberian remisi yang jelas ada tiga Peraturan Pemerintah.

Yakni, aturan pemerintah No 32 tahun 1999, aturan yang diamademen oleh pemerintah No 28 tahun 2006, dan diamademen lagi peraturan pemerintah No 99 tahun 2012.

"Jadi kriterianya adalah pidana umum berkelakuan baik dan turut dalam program serta sudah menjalani enam bulan sejak bersangkutan ditahan. Sedangkan khusus pidana tertentu, ada persyaratan tambahan. Diantaranya, bersangkutan harus ada surat keterangan bersedia bekerjasama dengan penegak hukum lain dan bagi yang mempunyai denda harus membayar uang denda tersebut," tutupnya. (*)

Penulis: Rino Gale
Editor: Eviera Paramita Sandi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved