Ketua BMPS Bali Sebut Sistem Zonasi PPDB Sering Timbulkan Masalah

Ketua BMPS Bali menyebut Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 dengan sistem zonasi 3 tahun belakangan ini sering bermasal

Ketua BMPS Bali Sebut Sistem Zonasi PPDB Sering Timbulkan Masalah
Tribun Bali/Eka Mita Suputra
Ilustrasi - Suasana UNBK di SMPN 1 Semarapura, Klungkung, Senin (22/4/2019). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS ) Bali Dr M.S. Chandra Jaya menyebut Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 dengan sistem zonasi 3 tahun belakangan ini sering bermasalah.

Chandra pun mengkritisi kebijakan yang dikeluarkan Mendikbud mengenai sistem zonasi yang hanya memikirkan kasus di Jakarta.

“Saya yakini Pak Menteri bikin kebijakan zonasi ini berpikir hanya pola Jakarta supaya tidak macet di Jakarta, orang cari sekolah favorit kemana-mana, tapi dia tidak melihat kondisi lapangan yang berbeda,” kata Chandra dalam rapat PPDB di Aula Kantor Disdik Provinsi Bali beberapa waktu lalu.

Dirinya mencontohkan seperti daerah Abiansemal dengan Ubud di Bali, Kalau berbicara zonasi mungkin kedua daerah tersebut saling berdekatan, hanya dibatasi sungai jika memakai google map.

Ia menambahkan, zonasi ini kerap menimbulkan kekisruhan. 

“Kita juga dengar SMA 6 (tahun lalu) di sebelahnya masyarakatnya tidak diterima (sekolahnya) disegel kemudian, masalah besar itu,” ucapnya.

Sehingga dia berharap dari Bali muncul suatu ide yang bisa diusulkan kepada Kementerian bahwa sistem zonasi sangat sulit dilaksanakan.

Menurutnya sistem PPDB mungkin dikembalikan dengan testing dan menggunakan nilai Ujian Nasional.

Masalah selanjutnya, kata dia, sekolah di Bali banyak yang masih kekurangan murid, namun Pemerintah membuat lagi sekolah negeri yang banyak.

Ia berharap Kadisdik  tidak mengeluarkan rekomendasi membuat sekolah negeri.

Menurutnya, perlu dilakukan mapping untuk mengetahui sekolah negeri yang kelebihan muridnya agar dibawa ke sekolah swasta, dan tidak perlu lagi membuka gelombang kedua.

Dengan demikian Pemerintah bisa mendorong swasta untuk maju dan juga agar perguruan swasta dilindungi. 

“Seperti di TP 45, dulu dapat murid 80 orang tiba-tiba hilang karena ada gelombang kedua. Di Karangasem dapat murid 120 hilang semua, lari semua ke negeri karena ada rekomendasi-rekomendasi dan janji-janji politik,” terangnya

Dikatakannya gelombang kedua ada, karena adanya tekanan dari berbagai pihak. Biasanya yang menekan adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan politik. “Kepala Dinas harus melindungi guru, jangan sampai ada tekanan politik dari manapun,” tegasnya. (*)

Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Widyartha Suryawan
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved