Akademisi Sebut Outsourcing Mirip Human Trafficking, Ini Harapannya pada Ranperda Ketenagakerjaan

DPRD bersama Pemerintah Provinsi Bali melanjutkan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan

Akademisi Sebut Outsourcing Mirip Human Trafficking, Ini Harapannya pada Ranperda Ketenagakerjaan
Tribun Bali/Wema Satyadinata
Akademisi Universitas Mahasaraswati sekaligus tim ahli DPRD Bali, DR I Wayan Gede Wiryawan. Akademisi Sebut Outsourcing Mirip Human Trafficking, Ini Harapannya pada Ranperda Ketenagakerjaan 

Akademisi Sebut Outsourcing Mirip Human Trafficking, Ini Harapannya pada Ranperda Ketenagakerjaan

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - DPRD bersama Pemerintah Provinsi Bali melanjutkan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan.

Ranperda tersebut diyakini dapat bermanfaat untuk melindungi seluruh buruh ataupun pekerja di Bali.

Dalam pemaparannya, Akademisi Universitas Mahasaraswati Denpasar sekaligus tim ahli DPRD Bali, DR I Wayan Gede Wiryawan mengatakan pada beberapa perusahaan di Bali sangat mudah ditemukan pekerja outsourcing.

Lanjut Wiryawan, berdasarkan hasil kajian akademik dan beberapa riset menyebutkan bahwa outsourcing di Indonesia, sama seperti tindakan human trafficking (perdagangan manusia).

Alasannya karena dalam outsourcing yang dijual adalah per kepala, bukan menjual jasa untuk melatih pekerja, contohnya seperti orang yang dulunya tidak profesional, dilatih menjadi profesional dan memiliki keahlian tertentu.

“(Jasa) Itu yang harusnya dijual oleh perusahaan outsource, sehingga nilai jualnya menjadi mahal. Bukan jual per kepala. Sekarang rekrut orang kemudian disalurkan. Apa bedanya dengan human trafficking,” terang Wiryawan usai mengikuti rapat di Ruang Rapat Gabungan Kantor DPRD Bali, Rabu (12/6/2019).

Baca: Pelayanan Publik Mandiri, Warga Banyuwangi Bisa Urus Dokumen Tanpa Ketemu Petugas

Baca: Embusan Angin Sebabkan Api Cepat Berkobar, Pohon Beringin Sakral Ludes Dilalap Si Jago Merah

Ia berharap agar Ranperda tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan ini dibuat secara out of the box diluar aturan-aturan normatif.

Menurutnya, sebagian besar perusahaan yang beroperasi di Bali, pengupahannya secara letter lux mengikuti regulasi nasional. 

“Bagaimana regulasi nasional itu? Bahwa upah adalah pengupahan, bukan pemberian upah berdasarkan sistem pengupahan,” ujarnya.

Halaman
123
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved