Banyak Buruh di Badung dan Denpasar Diupah Rp 1,7 Juta, Parta Minta Pemerintah Serius

Meski UMK di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar sudah di atas UMP, rata-rata Rp 2,5 juta, namun dalam prakteknya, ada juga pekerja yang menerima baya

Banyak Buruh di Badung dan Denpasar Diupah Rp 1,7 Juta, Parta Minta Pemerintah Serius
TRIBUN BALI/WEMA SATYADINATA
Rapat-Suasana rapat pembahasan Ranperda tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan di Ruang Rapat Gabungan Kantor DPRD Bali, Rabu (12/6/2019). 

Banyak Buruh di Badung dan Denpasar Diupah Rp 1,7 Juta, Parta Minta Pemerintah Serius

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Ketua Pansus sekaligus Ketua Komisi IV DPRD Bali, Nyoman Parta mengatakan, dalam Ranperda tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan terdapat beberapa poin yang penting dan perlu mendapat perhatian.

Beberapa materi itu berkaitan dengan persoalan pelatihan, sistem pengupahan, serta jaminan sosial, selanjutnya akan menjadi intisari dari Perda tersebut.

Walaupun tidak hanya menyangkut masalah upah pekerja, namun materi yang ditonjolkan dalam Ranperda adalah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pekerja berkaitan dengan keseluruhan hak-hak dan statusnya.

“Itu prinsipnya. Nanti turunannya bisa upah, bisa hak-hak lain yang akan kita atur dalam Perda ini,” kata Parta usai memimpin rapat di Kantor DPRD Bali, Rabu (12/6/2019).

Lebih lanjut dikatakannya, upah yang berlaku saat ini di Bali adalah Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Meski UMK di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar sudah di atas UMP, rata-rata Rp 2,5 juta, namun dalam prakteknya, ada juga pekerja yang menerima bayaran Rp 1,7 juta.

“Cuma prakteknya, saya dapat laporan banyak dikirimkan slip gaji oleh karyawan yang ada di Badung dan Denpasar itu Rp 1,6 juta dan Rp 1,7 juta seabreg itu. Banyak yang memberi upah di bawah UMK. Ada 50an yang sudah masuk ke WA saya,” ungkapnya.

Selanjutnya, kata dia, di Kabupaten lain lebih parah lagi. Di beberapa hotel di Ubud memberikan gaji Rp 1,6 juta, dan Pemerintah membiarkan hal ini terjadi sudah sejak lama.

“Suasananya ini yang harus menjadi ujung dari tujuan kita membuat Perda ini agar pekerja menganggap perusahaan itu adalah miliknya, dan perusahaan menganggap pekerja sebagai bagian dari aset dari produktivitas perusahaannya,” papar politisi asal Guwang ini.

Pihaknya juga mengapresiasi bersamaan dengan disusunnya Perda tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan juga sedang disiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perlindungan tenaga kerja lokal sehingga ke depan hak-hak dan status pekerja di Bali semakin jelas. (*)

Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Rizki Laelani
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved