Potensi Pungli Ada di Tingkat SD, Disdikpora Badung Ancam Pecat Kepsek Penerima Pungli

Disdikpora Badung akan mencopot langsung jabatan kepala sekolah (kepsek) jika diketahui ada pungutan liar (pungli)

Potensi Pungli Ada di Tingkat SD, Disdikpora Badung Ancam Pecat Kepsek Penerima Pungli
Tribun Bali/Agus Aryanta
Tim Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Badung saat sosialisasi di ruang pertemuan kantor Disdikpora Badung, Selasa (11/7/2019). 

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA – Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Badung akan mencopot langsung jabatan kepala sekolah (kepsek) jika diketahui ada pungutan liar (pungli).

Saat pendaftaran peserta didik baru ini, potensi pungli dianggap rawan terjadi di tingkat sekolah dasar (SD)

“Kalau ketemu di sekolah di Badung terima pungutan, akan langsung kami copot kepala sekolahnya. Ini sesuai perintah bapak bupati,” ucap Kepala Disdikpora Badung, I Wayan Widia Astika saat menerima sosialisasi Tim Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Badung, Selasa (11/7/2019).

Menurutnya pungli berpotensi ada saat penerimaan siswa baru.

“Sekarang kan banyak orangtua siswa ingin anaknya sekolah di sekolah A (favorit), bahkan rela mengeluarkan uang. Namun dengan adanya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui online tentu tidak bisa lagi,” ucapnya.

Hanya saja pejabat asal Kerobokan, Kuta Utara itu khawatir, PPDB online baru dilakukan di jenjang sekolah SMP. Namun SD belum melaksanakan online.

“Jadi yang berpotensi melakukan pemungutan liar dengan mengimi-ngimingi orangtua siswa untuk anaknya di sekolah tersebut ini sekarang SD. Sehingga kita patut waspada akan adanya oknum guru tersebut,” jelasnya.

“Untuk saat ini belum ada, tapi kami tetap wanti-wanti,” tambahnya.

Jika diketahui terdapat sekolah yang lakukan pungutan liar, pihaknya akan memberikan sanksi tegas dengan mencopot jabatan kepala sekolah.

“Kami imbau kepada masyarakat di Badung. Kalau ada sekolah yang melakukan pungutan liar mohon dilaporkan,” pungkasnya.  

Sasar Disdik, Badan Pendapatan hingga Capil
Inspektur Kabupaten Badung Luh Suryaniti, selaku ketua Tim Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Badung mengatakan sosialisasi UPP itu dalam rangka memperkuat komitmen Kabupaten Badung untuk tidak melakukan pemungutan liar.

“Ini merupakan kerja rutin untuk memberantas pungli yang ada di Kabupaten Badung. Kami akan sasar Badan Pendapatan, Dinas Pendidikan, Disdukcapil dan yang lalinnya. Tapi yang jelas semua OPD akan kami berikan sosialisasi pungli,” ucapnya.

Di Badung belum terdapat indikasi yang dinyatakan pungli.

“Kami bersyukur. Jadi sosialisasi yang kami aberikan mulai ditindaklanjuti oleh teman-teman, dan ada ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkapnya.

Untuk diketahui, Tim Unit pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Badung merupakan tim gabungan dari Inspektorat Badung, BIN, Ombusman, Polres Badung, Kodim 1611/ Badung, Kejari Badung, Satpol PP Badung, dan Bagian Hukum Setda Badung. (*)

Penulis: I Komang Agus Aryanta
Editor: Widyartha Suryawan
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved