Tagihan PBB Naik Drastis, Guru di Buleleng Ini Sampaikan Kekesalan di Hadapan Anggota Dewan

guru olahraga di sebuah sekolah dasar ini menunjukkan kekesalannya di depan dewan karena mengalami kenaikan PBB dari Rp 150 ribu menjadi Rp 869 ribu

Tagihan PBB Naik Drastis, Guru di Buleleng Ini Sampaikan Kekesalan di Hadapan Anggota Dewan
Tribun Bali/Ratu Ayu
Ketut Supandra yang berprofesi sebagai guru olahraga di sebuah sekolah dasar menunjukkan SPT PBB miliknya yang mengalami kenaikan dari Rp 150 ribu menjadi Rp 869 ribu, Selasa (11/6/2019). Supandra menyampaikan keluhan terkait naiknya PBB kepada para anggota dewan. 

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Emosi Ketut Supandra (56) membuncah saat menyampaikan keluhannya di ruang Komisi 3 DPRD Buleleng, Selasa (11/6/2019) siang.

Pria asal Desa Anturan, Kecamatan Buleleng ini merasa keberatan sebab tagihan Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang harus ia bayar naik drastis.

Di hadapan para anggota dewan, Supandra berkali-kali menyebutkan jika kenaikan PBB ini menggila.

Bagaimana tidak, tahun-tahun sebelumnya, pria yang berprofesi sebagai guru olahraga di sebuah sekolah dasar itu hanya membayar PBB sekitar Rp 150 ribu per tahun, untuk ukuran tanah seluas 56 are.

Namun tahun ini, ia dibuat terperangah saat mengetahui harus membayar PBB hingga sebesar Rp 896 ribu.

"Ini kenaikannya sangat gila. Sebenarnya sebagai warga Indonesia saya sangat taat membayar pajak. Namun dengan adanya kenaikan seperti ini saya sangat keberatan. Kenaikannya menggila. Apalagi kenaikan PBB ini tidak pernah disosialisasikan kepada masyarakat," keluhnya di hadapan Wakil Ketua DPRD Buleleng, I Ketut Susila Umbara, serta sejumlah Anggota Komisi III DPRD Buleleng.

Supandra menjelaskan, lokasi tanahnya sejatinya berada jauh dari pinggir jalan. Pun tidak produktif alias tidak dimanfaatkan sebagai perkebunan atau persawahan.

Anehnya lagi imbuh Supandra, kenaikan PBB ini tidak merata.

Beberapa tetangganya, hanya mengalami kenaikan sebesar 200 persen.

Untuk itu, pria berkacamata ini berharap agar pajak yang dipungut tidak berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), melainkan berdasarkan hasil.

Halaman
12
Penulis: Ratu Ayu Astri Desiani
Editor: Widyartha Suryawan
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved