Kenaikan PBB Hingga 1.000 Persen, BKD Buleleng Klaim Sudah Penuhi Asas Keadilan

Kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Buleleng menuai protes dari sejumlah masyarakat. Tak tanggung-tanggung kenaikannya bahkan 1.000 persen

Kenaikan PBB Hingga 1.000 Persen, BKD Buleleng Klaim Sudah Penuhi Asas Keadilan
Tribun Bali/Ratu Ayu
Komisi III DPRD Buleleng rapat dengan Badan Keuangan Daerah (BKD) Buleleng terkait kenaikan tarif PBB, Rabu (12/6/2019). 

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Komisi III DPRD Buleleng memanggil Badan Keuangan Daerah (BKD) Buleleng dalam agenda rapat dengar pendapat, Rabu (12/6/2019).

Ini ihwal kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Buleleng menuai protes dari sejumlah masyarakat. Tak tanggung-tanggung, kenaikannya mulai dari 100 persen hingga 1.000 persen.

Kepala BKD Buleleng, Gede Sugiarta Widiada dalam pemaparannya di hadapan wakil ketua DPRD Buleleng, serta seluruh anggota Komisi III DPRD Buleleng menjelaskan, kenaikan tarif PBB ini mengikuti Nilai Jual Objel Pajak (NJOP).

BKD pun sebut Sugiarta, hanya menindaklanjuti perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2013, tentang PBB P2 dan UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 79 ayat 2.

Di mana setiap tiga tahun sekali akan ditetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sesuai dengan perkembangan wilayah di Buleleng.

Untuk menetapkan NJOP, kata Sugiarta, BKD memiliki sejumlah pertimbangan.

Selain atas data transaksi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang telah berlangsung, pihaknya juga sudah melakukan survei harga pasar melalui surat yang dilayangkan kepada kepala desa pada November 2018 lalu.

Dari kisaran harga pasar itulah, diperoleh pemetaan harga sesuai zona nilai tanah dan penentuan kelas tanah berdasarkan PMK No.150/3/2010.

"Dalam penyesuaian itu, kami juga menyewa tim appraisal untuk menghitung perubahan tarif NJOP PBB. Penyesuaian tarif tersebut mulai diberlakukan tahun 2019 terhitung sejak Februari. Zonasi penetapan NJOP juga didasari atas zonasi wilayah dan kondisi lahan. Seperti lahan yang berada di perkotaan atau pedesaan, lahan subur atau tidak produktif. Ada pula lahan kering atau lahan basah,” jelas Sugiarta.

Imbuh Sugiarta, tidak seluruh wajib pajak yang NJOPnya mengalami kenaikan.

Halaman
123
Penulis: Ratu Ayu Astri Desiani
Editor: Widyartha Suryawan
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved