Indekos Terus, Tak Bisa Jadi Tuan Rumah! Ranperda Ketenagakerjaan Diharapkan Lindungi Pekerja Bali

PD FSP Par berharap ada perlindungan terhadap tenaga kerja lokal yang ada di Bali berkaitan dengan hubungan kerja

Indekos Terus, Tak Bisa Jadi Tuan Rumah! Ranperda Ketenagakerjaan Diharapkan Lindungi Pekerja Bali
Tribun Bali/Wema Satyadinata
Ketua Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pariwisata (PD FSP Par) SPSI Provinsi Bali, Putu Satyawira Marhaendra. Indekos Terus, Tak Bisa Jadi Tuan Rumah! Ranperda Ketenagakerjaan Diharapkan Lindungi Pekerja Bali 

Indekos Terus, Tak Bisa Jadi Tuan Rumah! Ranperda Ketenagakerjaan Diharapkan Lindungi Pekerja Bali

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Ketua Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pariwisata (PD FSP Par) SPSI Provinsi Bali, Putu Satyawira Marhaendra berkesempatan menyampaikan masukannya dalam penyusunan Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. 

Dari masukan yang disampaikan, pihaknya berharap ada perlindungan terhadap tenaga kerja lokal yang ada di Bali berkaitan dengan hubungan kerja, karena selama ini hubungan kerja yang terjadi lebih banyak berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak.

“Kami berikan konsep agar pekerja PKWT itu tidak bisa berlama-lama diberlakukan di sebuah perusahaan,” kata Satyawira pada sela-sela rapat di Ruang Rapat Gabungan Kantor DPRD Bali, Senin (17/6/2019).

Maka dari itu, ia mengusulkan, pertama, agar dalam Perda diatur bagi perusahaan yang sudah berdiri lebih dari 4 (empat) tahun tidak boleh mempekerjakan pekerja PKWT atau kontrak.

Artinya kalau perusahaan yang berdiri diatas empat tahun, sistem ketenagakerjaannya yang diterapkan adalah ada masa percobaan terlebih dahulu selama 3 bulan, kemudian dilakukan seleksi lanjutan dan setelah lulus langsung diangkat menjadi pegawai tetap. 

“Jadi kita mencari formula, jangan alasan saving cost. Kok tenaga kerja saving cost, katanya aset,” herannya.

Kedua, ia mengusulkan agar perusahaan yang bergerak pada sektor pariwisata tidak boleh mempekerjakan pekerja kontrak, karena menurutnya dalam Pasal 85 undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sudah jelas mengatur bahwa sektor pariwisata merupakan industri yang sifatnya terus menerus.

Baca: Bantu Jaringan Rusia Rampok Money Changer, Neira K Akan Dilimpahkan ke Kejari Denpasar

Baca: Selain Buahnya, Ternyata Daun Belimbing Juga Berkhasiat untuk Pengobatan, lho!

Dengan demikian kalau pekerjaan yang sifatnya terus menerus tidak boleh mempekerjakan pekerja PKWT atau kontrak.

Dan usulan ketiga, yakni perusahaan yang baru berdiri wajib memiliki pekerja tetap minimal 50 persen dari pekerja yang diharapkan.

Halaman
123
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved