18 Pengusaha Galian C Menambang Secara Ilegal di Karangasem

Dari hasil sidak ditemukan 18 usaha galian yang izinnya belum lengkap. Sedangkan sisanya sudah dinyatakan lengkap

18 Pengusaha Galian C Menambang Secara Ilegal di Karangasem
Tribun Bali/Saiful Rohim
Satpol PP Karangasem sidak pengawasan izin di usaha galian C di Desa Sebudi, Kecamatan Selat, Senin (17/6/2019). 

TRIBUN-BALI.COM, AMLAPURA - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Karangasem gelar sidak usaha galian C di Desa Sebudi, Kecamatan Selat, Senin (17/6/2019). Sidak dilakukan untuk pengawasan izin usaha galian.

Dari hasil sidak ditemukan 18 usaha galian yang izinnya belum lengkap. Sedangkan sisanya sudah dinyatakan lengkap.

Petugas meminta pengusaha galian C segera mengurus izin. Mereka diberi batas waktu hingga Juli 2019 mendatang.

Kepala Satpol PP Karangasem, I Ketut Wage Saputra menjelaskan, dari 29 usaha galian di Sebudi 18 usaha belum miliki izin seperti izin eksplorasi, izin pemanfaatan ruang, izin lingkungn, izin usaha, dan izin memproduksi material.

"Sidak kami lakukan untuk pengawasan perizinan usaha galian. Masih banyak usaha galian yang belum punya izin. Kami minta dan memberi edukasi ke pengusaha agar segera urus izin usaha dan lain," ujar Wage Saputra.

Pengusaha galian C beralasan masih memproses sertifikat lahan yang digali.

Ada juga yang beralasan tak mengetahui mekanisme mengurus izin sehingga hanya mengurus izin eksplorasi saja.

Ia mengaku akan terus mendorong pengusaha untuk segera mengurus izin. Batas waktu yang diberikan sampai Juli 2019.

Jika pengusaha tak mengurus izin dalam batas waktu yang ditentukan, Satpol PP akan menindak.

"Kami beri waktu enam bulan untuk mengurus izin. Sekarang masih tersisa lagi sebulan. Seandainya dalam sisa waktu ini tak mengurus izin, petugas akan menindak tegas pengusaha sesuai aturan yang telah ditentukan,"janji Wage Saputra.

Kata dia, untuk bulan depan tidak ada lagi toleransi.

"Jangan sampai tiap disidak pengusaha terus bilang masih proses. Petugas satpol PP Karangasem bersama Provinsi Bali akan serius kawal ini," ujarnya.

Terkait sanksi akan diserahkan ke Satpol PP Provinsi Bali selaku yang berwenang. Satpol PP Karangasem hanya membantu provinsi dalam pengawasan izin.

Pembuatan izin usaha dan eksplorasi galian C kini diambil alih Dinas Perizinan Provinsi Bali.

Sidak ini melibatkan beberapa instansi. Diantaranya Satpol PP Karangasem, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP), dan Dinas Lingkungan Hidup Karangasem. (*)

Penulis: Saiful Rohim
Editor: Widyartha Suryawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved