Ranperda RTRW Tunggu Rekomendasi Kementerian, DPRD Bali Target Selesai Sebelum Lengser

Pansus Ranperda tentang RTRW Provinsi Bali atas revisi Perda nomor 16 tahun 2009 tentang RTRW Bali menargetkan sebelum masa jabatannya habis selesai

Ranperda RTRW Tunggu Rekomendasi Kementerian, DPRD Bali Target Selesai Sebelum Lengser
Tribun Bali/Made Prasetia Aryawan
Ilustrasi - Kondisi perumahan yang terletak di kawasan lahan pertanian di Tabanan, Senin (8/4/2019). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pembahasan Ranperda tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Bali atas revisi Perda nomor 16 tahun 2009 tentang RTRW Bali telah bergulir cukup lama.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bali, I Nyoman Astawa Riadi beralasan lamanya pembahasan karena sebelum Ranperda RTRW ditetapkan, terlebih dulu harus mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat terkait dengan kepentingan-kepentingan nasional.

Dalam substansi nasional itu, Astawa menyebut terdapat lima muatan strategis yang wajib dilengkapi, antara lain terkait kebijakan strategis nasional, Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan, kawasan hutan, sebaran sawah dan mitigasi bencana.

Selanjutnya, ia mengungkapkan Direktur Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN), Reny Windyawati meminta pihaknya untuk segera melengkapi beberapa dokumen terkait muatan strategis Pusat tersebut paling lambat 21 Juni 2019.

“Terkait dengan apa-apa yang harus dipenuhi untuk mendapat persetujuan substansi, kami sudah terus berkoordinasi dengan Kementerian,” ucap Astawa dalam rapat bersama tim Pansus di Ruang Rapat Baleg Kantor DPRD Bali, Selasa (18/6/2019).

Selanjutnya jika dokumen-dokumen tersebut sudah lengkap,  maka Kementerian akan menelaah kembali.

Dan jika sudah sesuai barulah kemudian rekomendasi bisa dikeluarkan sebagai syarat kelengkapan Ranperda RTRW sebelum ditetapkan menjadi Perda.

“Kami sudah mengejar untuk mendapat rekomendasi itu. Dan kita sudah sampaikan paling tidak Juli sudah selesai terkait substansi nasionalnya,” ujarnya.

Jika prasyarat dari Pusat semuanya sudah terpenuhi, lanjut Astawa, baru kemudian masuk ke substansi daerah.

“Jadi yang terpenting adalah mendapat rekomendasi dari Pusat sehingga berlanjut dengan penetapannya, kalau di daerah tinggal mendiskusikan, ini masuk memenuhi syarat atau tidak. Rasanya semua sudah kita tampung,” katanya.

Halaman
123
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Widyartha Suryawan
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved