Izin Usaha BPR Legian Denpasar Dicabut, LPS Pastikan Pembayaran Klaim Penjaminan Simpanan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Legian

Tribun Bali/Noviana Windri
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) jumpa pers di Kantor OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Jalan Diponegoro, Denpasar, Bali, Jumat (21/2/2019). Izin Usaha BPR Legian Denpasar Dicabut, LPS Pastikan Pembayaran Klaim Penjaminan Simpanan 

Izin Usaha BPR Legian Denpasar Dicabut, LPS Pastikan Pembayaran Klaim Penjaminan Simpanan

Laporan Wartawan Tribun Bali, Noviana Windri Rahmawati

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Legian yang beralamat di Jalan Gajah Mada, Denpasar.

Pencabutan izin usaha PT BPR Legian terhitung mulai hari ini Jumat (21/6/2019), dilakukan setelah pemegang saham dan pengurus BPR tidak dapat melakukan penyehatan dalam jangka waktu yang telah diberikan.

Kepala Kantor OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Elyanus Pongsoda mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan pencabutan izin usaha, terlebih dahulu menetapkan PT BPR Legian menjadi Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK).

Baca: Siapkan Aplikasi Produksi & Pasar Pertanian, Pemprov Bali Rancang Perda Sistem Pertanian Organik

Baca: Kebakaran di Jalan Pulau Alor Permai Denpasar, Diduga karena Korsleting Listrik

"Kami sudah mengupayakan untuk menyehatkan dengan jangka waktu yang telah diberikan. Namun, perbaikan kinerja bank tidak mencapai kriteria sesuai ketentuan," terangnya.

Ketentuan kegiatan operasional bank memenuhi standar yaitu mengacu pada rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) paling sedikit sebesar 8 persen.

Lebih lanjut, pihaknya menjelaskan penetapan status BDPK disebabkan permasalahan pengelolaan manajemen yang tidak mengacu pada prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.

Baca: 7 Warna untuk Ruangan di Rumah, Bisa Memberi Ketenangan dan Mengurangi Stres

Baca: Penghasilan Capai Rp 300 Ribu Sehari, Warga Dari Karangasem Pilih Jadi Gepeng & Tinggalkan Pekerjaan

Selain itu, juga adanya intervensi negatif Pemegang Saham Pengendali (PSP) dalam kegiatan operasional bank.

Sementara, Sekretaris Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Muhamad Yusron menjelaskan LPS akan melakukan pembayaran klaim penjaminan simpanan paling lambat 90 hari kerja atau jatuh tempi pada 24 Oktober 2019.

"Kami imbau kepada para nasabah dimohon untuk tenang dan tidak panik. Tetap menjaga ketertiban dan keamanan. Tidak perlu berbondong-bondong datang ke kantor. Kami akan melakukan pembayaran secara bertahap. Kami minta masyarakat mendukung upaya LPS untuk melakukan pembayaran klaim," ucapnya.

Nasabah penyimpan bisa melihat pengumuman pembayaran klaim dana melalui website www.lps.go.id, menghubungi WhatsApp 082377884133, melalui koran atau media cetak.(*)

Penulis: Noviana Windri
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved