Dua Hotel Tunggak Pajak Rp 1,7 Miliar, BKD Buleleng Beri Waktu Tujuh Hari Selesaikan Kewajiban

BKD Kabupaten Buleleng memberikan surat peringatan kedua (SP2) terhadap dua hotel penunggak pajak di kawasan Lovina

Dua Hotel Tunggak Pajak Rp 1,7 Miliar, BKD Buleleng Beri Waktu Tujuh Hari Selesaikan Kewajiban
BKD Buleleng
PERINGATAN - BKD Buleleng bersama Satpol PP memberi SP2 terhadap Hotel Melka dan Hotel Sunari, Jumat (21/6/2019). SP2 ditandai dengan pemasangan stiker. Dua hotel ini menunggak pajak sejak tahun 2012. Dua Hotel Tunggak Pajak Rp 1,7 Miliar, BKD Buleleng Beri Waktu Tujuh Hari Selesaikan Kewajiban 

Dua Hotel Tunggak Pajak Rp 1,7 Miliar, BKD Buleleng Beri Waktu Tujuh Hari Selesaikan Kewajiban

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Buleleng memberikan surat peringatan kedua (SP2) terhadap dua hotel penunggak pajak di kawasan Lovina. Hotel tersebut yakni Hotel Sunari dan Hotel Melka.

Tim Yustisi dari BKD Buleleng bersama Satpol PP Buleleng pun mendatangi dua hotel tersebut, Jumat (21/6/2019) kemarin.

Petugas sejurusnya melakukan pemasangan stiker pada bagian front office hotel.

Pemasangan stiker itu merupakan peringatan yang diberikan bagi hotel penunggak pajak.

Hotel Sunari sebagai wajib pajak belum membayar sisa tunggakan dari tahun 2012 sampai 2018 yang nilainya mencapai Rp 1,2 miliar. Sementara Hotel Melka dari tahun 2012 sampai 2018, dengan tunggakan pajak mencapai Rp 500 juta.

Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan Pajak, I Gede Sasnita Ariawan mengatakan, hotel-hotel tersebut sebelumnya telah diberikan teguran dan pihaknya telah berupaya secara persuasif.

"Namun pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut tidak sesuai harapan," ujarnya.

Pihak BKD dengan terpaksa melayangkan SP2, sesuai dengan Perbup nomor 18/2018 pasal 11 ayat (5), tentang perubahan atas Perbup Nomor 9/2017 tentang tata cara pemungutan pajak hotel.

Baca: Penggemar Apresiasi Film Si Doel, Denpasar Jadi Kota Terakhir Lokasi Meet and Greet

Baca: TRIBUN WIKI - Badan Pegal Setelah Seharian Beraktivitas? Ini 5 Rekomendasi Tempat Pijat di Denpasar

Kata Sasnita, bila dalam rentang waktu tujuh hari, SP2 tersebut tidak digubris oleh kedua hotel, maka akan dikenakan sanski berupa penyitaan, pemberhentian operasional hotel hingga pidana yang tercantum dalam Perda Nomor 8/2011 tentang pajak hotel.

Halaman
123
Penulis: Ratu Ayu Astri Desiani
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved