58 Ribu Pekerja Pariwisata di Bali Belum Bersertifikat Kompetensi

Baru 12 ribu pekerja yang memiliki sertifikat kompetensi dari 70 ribu tenaga kerja pada sektor pariwisata.

58 Ribu Pekerja Pariwisata di Bali Belum Bersertifikat Kompetensi
Tribun Bali/Wema Satya Dinata
Ketua PD FSP Par SPSI Provinsi Bali Putu Satyawira Marhaendra 

58 Ribu Pekerja Pariwisata di Bali Belum Bersertifikat Kompetensi

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Ketua Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pariwisata (PD FSP Par) SPSI Provinsi Bali, Putu Satyawira Marhaendra mengusulkan agar dalam Ranperda dicantumkan kewajiban Pemerintah daerah (Pemda) mengalokasikan dana untuk membiayai uji kompetensi.

Satyawira menyebut di wilayah Kabupaten Badung saja selama 3 tahun berjalan baru 12 ribu pekerja yang memiliki sertifikat kompetensi dari 70 ribu tenaga kerja pada sektor pariwisata.

Sehingga yang belum bersertifikat berjumlah 58 ribu pekerja

“Sertifikat kompetensi hanya berlaku maksimal 3 tahun, setelah itu harus diperpanjang,” kata Satyawira di Ruang Rapat Baleg Kantor DPRD Bali, di kawasan Renon, Denpasar, Bali, Senin (24/6/2019).

Lanjutnya, berbicara mengenai sertifikasi kompetensi artinya bagaimana pekerja yang baru direkrut bisa meningkatkan kapasitas dirinya di bidang pekerjaan tertentu.

Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali, pada 2018 sebanyak 100 orang pekerja yang sudah dibiayai uji kompetensi.

Selanjutnya pada tahun 2019 ditingkatkan menjadi 180 orang.

Masing-masing pekerja diberikan anggaran Rp 800 ribu per tahun.

Selain mengusulkan mengenai uji kompetensi, pihaknya juga menyoroti mengenai sistem magang yang merupakan bagian dari sistem pelatihan kerja bertujuan agar ada peningkatan kompetensi calon pekerja.

Untuk itu Satyawira mengusulkan agar pekerja magang diberikan uang saku dan uang transport sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota.

“Definisi upah minimum kan masa kerja nol sampai satu tahun, maka layaklah pekerja magang mendapat upah minimum,” tuturnya.

Di satu sisi, menurut dia, banyak fenomena yang ditemukan di lapangan, khususnya pada sektor pariwisata, bahwa perusahaan menggunakan istilah permagangan hanya untuk menghindari status PKWT atau kontrak.

Padahal orang itu sesungguhnya adalah pekerja kontrak. (*)

Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Kander Turnip
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved