Pemerintah Wajib Biayai Uji Kompetensi Pekerja, Magang Dibatasi Setahun dan Diberi Upah Minimum

Dalam Ranperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan akan diatur beberapa hal untuk melindungi para pekerja lokal Bali

Pemerintah Wajib Biayai Uji Kompetensi Pekerja, Magang Dibatasi Setahun dan Diberi Upah Minimum
Tribun Bali/Wema Satyadinata
Rapat - Suasana rapat lanjutan pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Ruang Rapat Baleg Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin (24/6/2019). Pemerintah Wajib Biayai Uji Kompetensi Pekerja, Magang Dibatasi Setahun dan Diberi Upah Minimum 

Pemerintah Wajib Biayai Uji Kompetensi Pekerja, Magang Dibatasi Setahun dan Diberi Upah Minimum

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pansus Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan DPRD Bali melanjutkan pembahasan Ranperda bersama pihak eksekutif dan organisasi serikat pekerja yang ada di Bali.

Ketua Pansus sekaligus Ketua Komisi IV DPRD Bali, Nyoman Parta menerangkan dalam Ranperda akan diatur beberapa hal untuk melindungi para pekerja lokal Bali.

Pertama, terkait kewajiban Pemerintah dalam hal pendanaan ketika para tenaga kerja di Bali, baik yang baru maupun yang sudah berpengalaman untuk meningkatkan kompetensinya melalui mekanisme uji kompetensi.

Parta menyebut, mereka yang baru mulai bekerja pada umumnya tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar biayanya, baik dari pelatihan maupun uji kompetensi hingga mendapat sertifikat kompetensi.

“Hampir lebih dari 50 persen pekerja di Bali tidak mampu menyiapkan biaya untuk itu (pelatihan dan uji kompetensi),” kata Parta saat ditemui pada sela-sela rapat di Ruang Rapat Baleg, Kantor DPRD Bali, Senin (24/6/2019).

Selanjutnya, kalau hal ini dibiarkan terus-menerus tentu kedepan ketika persyaratan sertifikat kompetensi menjadi sebuah kemutlakan yang harus dimiliki pekerja, seperti instansi pemerintah, maka nanti dikhawatirkan pekerja di Bali akan tertinggal dan tidak mampu bersaing karena ada salah satu syarat yang tidak bisa dipenuhi.

Baca: Menikmati Racikan Kopi Eks Pemain Bali United di Mercato Coffee Bar

Baca: Viral Tegan Martin Tertahan di Bali Akibat Paspor Rusak, Begini Klarifikasi Imigrasi Ngurah Rai

“Ketika syarat itu tidak dipenuhi otomatis nanti berpengaruh pada persoalan penghargaan perusahaan terhadap pekerja bersangkutan,” imbuhnya.

Maka dari itu dalam Ranperda diatur kewajiban Pemerintah agar menyiapkan biaya pelatihan dan sertifikasi untuk mempercepat proses uji kompetensi, supaya para pekerja Bali bisa mendapatkan sertifikat kompetensi.

Kedua, terkait kebebasan membentuk serikat pekerja. Parta menyampaikan memang dalam bahasa undang-undang telah diatur dengan menggunakan kata ‘dapat’, atau pekerja dapat membentuk serikat.

Halaman
123
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved