58 Ribu Pekerja Pariwisata Belum Bersertifikat Kompetensi

Satyawira menyebut di Badung saja selama 3 tahun berjalan baru 12 ribu pekerja yang memiliki sertifikat kompetensi dari 70 ribu tenaga kerja

58 Ribu Pekerja Pariwisata Belum Bersertifikat Kompetensi
Tribun Bali/Wemasatya
Ketua Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pariwisata (PD FSP Par) SPSI Provinsi Bali, Putu Satyawira Marhaendra 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Ketua Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pariwisata (PD FSP Par) SPSI Provinsi Bali, Putu Satyawira Marhaendra menyampaikan masukannya dalam penyusunan Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. 

Dijelaskan jika sampai saat ini ada 58 ribu pekerja pariwisata yang belum tersertifikasi.

Pihaknya mengusulkan agar dalam Ranperda dicantumkan kewajiban Pemerintah daerah (Pemda) mengalokasikan dana untuk membiayai uji kompetensi.

Satyawira menyebut di Badung saja selama 3 tahun berjalan baru 12 ribu pekerja yang memiliki sertifikat kompetensi dari 70 ribu tenaga kerja pada sektor pariwisata.

Sehingga yang belum bersertifikat ada 58 ribu pekerja

“Sertifikat kompetensi hanya berlaku maksimal 3 tahun, setelah itu harus diperpanjang,” kata Satyawira di Ruang Rapat Baleg Kantor DPRD Bali, Senin (24/6).

Mengenai sertifikasi kompetensi, artinya kata dia bagaimana pekerja yang baru direkrut bisa meningkatkan kapasitas dirinya di dalam bidang pekerjaan tertentu.

Data Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Bali, tahun 2018 sebanyak 100 pekerja sudah dibiayai uji kompetensi. Selanjutnya 2019 menjadi 180 orang.

Masing-masing pekerja diberikan anggaran Rp 800 ribu per tahun.

Ketua Pansus sekaligus Ketua Komisi IV DPRD Bali, Nyoman Parta menerangkan dalam Ranperda akan diatur beberapa hal untuk melindungi pekerja lokal Bali.

Halaman
123
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Ady Sucipto
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved