Awasi Keberadaan WNA di Bali, Imigrasi Ngurah Rai Kumpulkan Tim Pora

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai mengundang Tim Pora dalam rapat bersama di aula Kantor Imigrasi Ngurah Rai terkait pengawasan WNA

Awasi Keberadaan WNA di Bali, Imigrasi Ngurah Rai Kumpulkan Tim Pora
Tribun Bali/Zaenal Nur Arifin
Suasana rapat Tim Pora dengan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai yang dipimpin langsung Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Selasa (25/6/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Bali, Zaenal Nur Arifin

TRIBUN BALI.COM, MANGUPURA - Usai melakukan pengukuhan Tim Pora (Pengawasan Orang Asing) beberapa waktu lalu, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai mengundang kembali mereka dalam rapat bersama di aula Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Selasa (25/6/2019).

Puluhan perangkat dari tingkat kecamatan hingga desa bahkan kepala lingkungan berkumpul.

Rapat kedua ini untuk mensosialisasikan peraturan imigrasi tentang WNA yang memiliki izin bekerja atau izin berkunjung untuk berlibur. Terlebih lagi, Tim Pora inilah yang sangat memahami lingkungannya sendiri.

"Jangan sampai ada WNA yang berlibur tinggal di daerah mereka menyalahgunakan berlibur untuk bekerja,” ungkap Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Amran Aris.

Amran menambahkan, jangan sampai ada orang asing seperti di Canggu yang menyewekan sepeda motor.

Jika orang asing itu mempunyai istri WNI atau pun sebaliknya tetapi membuka usaha tersebut tidak masalah.

Tetapi jika orang asing tersebut berdiri sendiri menyewakan sepeda motor itu menurutnya sudah menyalahi aturan Imigrasi.

“Menyalahi aturan dan kita harus selective policy. Kita harus tetap memberikan kesempatan kerja dan usaha serta melindungi warga negara sendiri. Seperti beberapa waktu lalu ada orang asing menggunakan visa liburan tetapi melakukan praktik prostitusi,” imbuhnya.

Ia menambahkan dalam rangka sharing informasi dari perangkat kecamatan, desa, bendesa adat hingga kepala lingkungan agar dapat memberikan informasi mengenai hal-hal seperti di atas.

“Jika sudah petugas Imigrasi yang meminta WNA untuk menunjukkan paspor mereka tidak dapat menolaknya lagi. Itu yang akan saya lakukan dan menindak tegas bentuk-bentuk pelanggaran keimigrasian orang asing di Bali,” tegas Amran Aris.

Banyak yang Overstay
Sementara itu Kabid Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Setyo Budi mengatakan hingga Juni 2019 data sementara terdapat 64 penindakan terhadap orang asing yang melanggar aturan kemigirasian.

“Yang ambil tindakan orang asing mencapai 64 tindakan, mayoritas pelanggar overstay. Dan mereka kita tempatkan di rumah detensi menunggu biaya kepulangan mereka yang ditanggung oleh Kedutaan dan keluarga mereka. Kita tidak menanggung biaya tiket kepulangannya yang kita tanggung selama mereka berada di rumah detensi,” ungkap Budi Setyo.

Adapun pelanggar aturan keimigrasian itu antara lain WN asal Bangladesh tercatat ada 17 tindakan, Uganda 8 tindakan dan Australia 5 tindakan.

Selain itu, ada pula penindakan terhadap WN asal negara-negara lain seperti Rusia, Alzajair, Britania Raya, dan Prancis. (*)

Penulis: Zaenal Nur Arifin
Editor: Widyartha Suryawan
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved