Koster Tugaskan Kadisdik Bali Bantu Selesaikan Kisruh PPDB SMP di Denpasar

Gubernur Bali, Wayan Koster angkat bicara terhadap kekisruhan yang terjadi saat proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP di Denpasar

Koster Tugaskan Kadisdik Bali Bantu Selesaikan Kisruh PPDB SMP di Denpasar
Tribun Bali/Wema Satyadinata
Gubernur Bali, Wayan Koster. Koster Tugaskan Kadisdik Bali Bantu Selesaikan Kisruh PPDB SMP di Denpasar 

Koster Tugaskan Kadisdik Bali Bantu Selesaikan Kisruh PPDB SMP di Denpasar

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Gubernur Bali, Wayan Koster angkat bicara terhadap kekisruhan yang terjadi saat proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP di Kota Denpasar.

Ia mengaku telah menugaskan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Bali berkoordinasi dengan Disdik Denpasar untuk menyelesaikan kisruh tersebut.

“Saya sudah menugaskan Kadis Pendidikan Provinsi walaupun kisruhnya di Denpasar berkenaan dengan PPDB SMP. Saya minta Disdik Bali untuk ikut memfasilitasi dan menyelesaikan permasalahan yang ada supaya bisa diselesaikan dengan baik. Meskipun ini masalah di Denpasar, tetapi "bunyi" di Bali, dan tentu harus disikapi secara bersama-sama,” kata Koster saat ditemui di Kantor DPRD Bali, Rabu (26/6/2019).

Baca: Lomba Poster hingga Cipta Cerpen Bahasa Bali PKB 2019, Ini yang Harus Diperhatikan Peserta

Baca: Meski Masih Muda, Anda Perlu Pikirkan Masa Pensiun dari Sekarang! Tapi Jangan Lupakan 3 Hal Ini

Koster juga mengingatkan kepada jajaran Disdik Bali agar mengantisipasi sejak awal, jangan sampai PPDB tingkat SMA/SMK menimbulkan kekisruhan yang sama.

Pihaknya menilai salah satu penyebab kekisruhan tersebut yakni berkaitan dengan daya tampung peserta didik.

Sehingga solusinya seharusnya ketika daya tampung sekolah negeri tidak mencukupi, maka sekolah swasta lah yang semestinya diberikan ruang.

Baca: Kondisi Terkini Sulami si Manusia Kayu Yang Tubuhnya Kaku, Begini Keadaannya Sekarang

Baca: 119 Titik di Gianyar Belum Tersentuh Program Wi-Fi Gratis dari Pemprov Bali

“Maka sekarang ini untuk siswa SMA swasta dalam (APBD) Perubahan 2019 juga akan diberikan BOS daerah supaya tidak membebani para siswa. Kita mendorong siswa memilih swasta. Kalau dihitung totalnya mencukupi,” tuturnya.

Sebelumnya dalam penyampaian fraksi, Anggota Komisi I DPRD Bali, Komang Nova Sewi Putra mengatakan munculnya kekisruhan dalam PPDB pada umumnya karena diterapkannya sistem zonasi, serta banyak siswa yang dikategorikan tidak mampu jika harus beralih ke sekolah swasta akan menyulitkan dari sisi pembiayaan.

“Mungkin kita bisa bersama-sama dengan Dinas Pendidikan melakukan pengawasan dan mencari solusi agar semua siswa di Bali bisa diterima dengan baik sesuai dengan program wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan,” kata Nova. (*)

Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved