Utang Rp 773,3 Miliar, Lapindo Kini Malah Klaim Punya Piutang ke Pemerintah Rp 1,9 Triliun

Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, pemerintah telah mengetahui klaim tersebut.

Utang Rp 773,3 Miliar, Lapindo Kini Malah Klaim Punya Piutang ke Pemerintah Rp 1,9 Triliun
Tribun Bali/Istimewa
Dokumentasi - Luapan Lumpur Lapindo di Sidoarjo kala itu 

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA — Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya menyatakan punya utang ke pemerintah sebesar Rp 773,3 miliar.

Di sisi lain, perusahaan juga mengklaim memiliki piutang ke pemerintah sebesar 128,24 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,9 triliun.

Piutang tersebut dinyatakan berasal dari dana talangan kepada pemerintah atas penanggulangan luapan Lumpur Sidoarjo yang dilakukan oleh Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya pada periode 29 Mei 2006 sampai 31 Juli 2007.

Mengutip Kontan.co,id, Rabu (26/6/2019), Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, pemerintah telah mengetahui klaim tersebut.

Namun, Kemenkeu sendiri masih dalam proses cek silang (crosscheck) dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terkait status piutang tersebut.

Sunarti korban lumpur Lapindo yang terus menagih janji pelunasan ganti rugi ketika aski demo di Jalan Raya Porong, Minggu (10/5/2015).
Sunarti korban lumpur Lapindo yang terus menagih janji pelunasan ganti rugi ketika aski demo di Jalan Raya Porong, Minggu (10/5/2015). (tribunnews)

Sebab, piutang yang diklaim tersebut adalah pengembalian biaya operasional (cost recovery) yang berada di bawah aturan SKK Migas.

“Kami sedang diskusikan, sedang kami cek karena soal cost recovery itu kan di SKK Migas. Jadi, kami mesti cek ke sana,” ujar Isa saat ditemui Kontan.co.id di Kompleks DPR, Selasa (25/6/2019).

Klaim piutang tersebut, lanjut Isa, mesti dipastikan apakah sudah disetujui oleh SKK Migas sebagai cost recovery.

Pasalnya, terdapat beberapa syarat dan ketentuan dalam perhitungan dan pengembalian biaya operasional dari pemerintah terhadap kontraktor (cost recoverable).

“Memang saat itu mereka juga mengatasi semburan lumpur, berusaha menutup sumur, dan sebagainya, itu kan memang ada cost-nya dan mereka klaim itu cost recoverable. Tapi kami harus tahu bagaimana prosedur klaim cost recovery itu,” ujar Isa.

Halaman
12
Editor: Eviera Paramita Sandi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved