Bupati Gianyar Nilai Pembuatan Rumah Jabatan Rp 11,5 Miliar Itu Masih Kecil

Bupati Gianyar Nilai Pembuatan Rumah Jabatan Rp 11,5 Miliar Itu Masih Kecil

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR – Bupati Gianyar, Made Mahayastra meminta masyarakat supaya tidak berpikiran subjektif terkait pembuatan rumah jabatan bupati.

Sebab pihaknya menilai anggaran sebesar Rp 11,5 miliar tersebut masih sedikit.

Sebab rumah tersebut, selain akan dilengkapi sejumlah fasilitas, seperti perpustakaan, garase kendaraan, tetapi juga ruang rapat. Baik rapat dengan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk dengan masyarakat.

Bupati Gianyar, Made Mahayastra, Kamis (27/6/2019) mengatakan, rumah jabatan tersebut sangat dibutuhkan bagi dirinya, yang saat ini pulang pergi dari Gianyar, ke rumahnya di Kota Denpasar.

Baca: Setiap Bulan Ada 36 Kasus HIV/AIDS di Badung, Perusahaan Diminta Ikut Sosialisasi Pencegahan

Baca: Estimasi Transaksi di Bali and Beyond Travel Fair 2019 Capai Rp 9,06 Triliun

Selama ini, banyak waktu yang dihabiskannya di jalan karena hal tersebut.

Sementara dokumen yang harus ditandatangani setiap harinya relatif ‘menggunung’.

Belum lagi, dirinya harus menghadiri sejumlah undangan, baik adat, swasta dan sebagainya, demi kepentingan pemerintahan Gianyar.

“Rumah jabatan itu sesuatu yang wajib, karena bupati itu tak mengenal jam kerja. Jam roras (12 malam) bisa didogdog (digedor pintu kamar) bupatinya, bupati harus siap. Jam 6 pagi masyarakat sudah menunggu di kantor bupati, nah inilah kenapa mesti ada rumah jabatan,” ujarya.

Selain itu, Mahayastra juga tidak mau menandatangi pekerjaannya saat berada di dalam mobil, baik dalam perjalanan pulang ataupun saat berangkat ke Gianyar.

Baca: Tiga Pemain Penting Bali United Absen Lawan Perseru Badak Lampung

Baca: Tiap Hari Habiskan Air 1,8 Juta Liter, Atasi Kebakaran TPA Temesi di Gianyar

“Setiap hari dokumen yang harus ditantangani itu banyak. Harus dikerjakan di meja kerja, biar bisa membaca secara teliti,” ujarnya.

Terkait anggaran Rp 11,5 miliar, yang menjadi sorotan masyarakat, Mahayastra menilai besar atau kecilnya anggaran tersebut besifat relatif.

Namun, kata dia, jika masyarakat melihat dari sudut pandang subjektif atau membayangkan bangunan tersebut hanya berupa rumah, tentu Rp 11,5 miliar tersebut besar.

“Saya justru menilai Rp 11,5 miliar itu kecil. Rumah jabatan itu, mestinya ada ruang kerja, perpustakaan, ruang tamu, ruang makan bagi masyarakat, taman, ruang parkir. Kalau standar itu, nilai 11 miliar itu tak cukup. Apalagi, harus ada tempat tidur untuk keluarga. Kalau hanya melihat uang 11 miliar itu sebatas untuk bikin rumah, tentu kelihatannya besar,” ujarnya. (*)