Gubernur Bali Minta Hentikan Kampanye KB 2 Anak, BKKBN Bali Singgung Undang-undang Ini

Dalam undang-undang yang mengatur program KB ini, kata dia, juga tidak ada yang menyebutkan dua anak cukup.

Gubernur Bali Minta Hentikan Kampanye KB 2 Anak, BKKBN Bali Singgung Undang-undang Ini
Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali
Gubernur Bali Wayan Koster 

Gubernur Bali Minta Hentikan Kampanye KB 2 Anak, BKKBN Bali Singgung Undang-undang Ini

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Bencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bali menanggapi kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali yang tidak mengizikan lagi sosialisasi program Keluarga Bencana (KB) dua anak.

Humas BKKBN Bali, Made Arnawa mengatakan selama ini pihaknya tidak ada lagi menyebut program dengan tagline 'KB Dua Anak'.

Tagline itu hanya digunakan di luar Bali yang mempunyai laju pertumbuhan yang tinggi.

Dalam undang-undang yang mengatur program KB ini, kata dia, juga tidak ada yang menyebutkan dua anak cukup.

"Karena kita kan harus mengacu pada penduduk yang berkualitas. Kalau di Bali ya dipersilakan saja mau punya anak berapa yang penting kan anaknya berkualitas," katanya saat dihubungi Tribun-Bali.com melalui sambungan telepon, Kamis (27/6/2019) malam.

Baca: Yusril Sebut Ini Jika Menang di MK, Gerindra Siapkan Langkah yang Bikin Jokowi Wajib Waspada

Baca: Detik-detik Anggota Tim Hukum 02 Denny Indrayana Lakukan Hal Tak Terduga Saat Sidang

Baca: Panglima TNI Jenderal Sudirman Vs Letjen Spoor, Konspirasi Pembunuhan hingga Mati di Tanjung Priok

Selama ini, kata dia, BKKBN Bali selalu memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam mempunya anak, asal masih sanggup dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga.

"Jangan sampai ibunya sudah berumur 40 disuruh melahirkan lagi kan dari kesehatan reproduksi tidak bagus itu. Karena KB itu juga hak asasi manusia, tidak bisa dipaksakan itu," jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster memberikan instruksi kepada bupati dan walikota se-Bali untuk menghentikan sosialisasi program Keluarga Berencana (KB) dua anak.

Hal itu Gubernur Koster lakukan melalui surat Instruksi Gubernur Bali Nomor 1545 tahun 2019 tentang Sosialisasi Program Keluarga Berencana (KB) Krama Bali.

Instruksi yang ditandatangani oleh Gubernur Koster pada Jum'at (14/6/2019) itu setidaknya berisi tiga poin utama.

Pertama agar bupati dan walikota se-Bali segera menghentikan kampanye dan sosialisasi "Keluarga Berencana (KB) dengan 2 (dua) anak cukup atau 2 (dua) anak lebih baik," kepada jajarannya yang menangani urusan keluarga berencana

Kemudian yang kedua, memerintahkan seluruh jajarannya urusan keluarga berencana agar mengkampanyekan dan mensosialisasikan Keluarga Berencana (KB) Krama Bali berdasarkan kearifan lokal yang diarahkan untuk mewujudkan manusia/krama Bali yang unggul dan berkualitas.

Terakhir dalam surat tersebut Gubernur Koster meminta agar instruksi ini harus dilaksanakan dengan disiplin dan penuh jawab sebagai pelaksanaan tanggung visi Pembangunan Daerah Bali "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. (*)

Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Rizki Laelani
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved