Kelurahan Kerobokan Kaja Beri Pelatihan Anggota LPM, Pengelolaan Parkir Jadi Sorotan

Kelurahan Kerobokan Kaja Beri Pelatihan Anggota LPM, Pengelolaan Parkir Jadi Sorotan

Kelurahan Kerobokan Kaja Beri Pelatihan Anggota LPM, Pengelolaan Parkir Jadi Sorotan
DOK Kelurahan Kerobokan Kaja
Pengurus dan anggota LPM Karobokan Kaja mendengar pemaparan narasumber saat memberikan pelatihan penguatan tugas dan tanggung jawab di kelurahan, Rabu (26/6). 

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Pihak Kelurahan Kerobokan Kaja, Kuta Utara Kabupaten Badung, menggelar pelatihan kepada anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di ruang rapat kantor lurah, 25-26 Juni 2019.

Pelatihan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada anggota LPM dalam memberikan pelayanan dan menjalankan kegiatan sehari hari kepada warga setempat.

Lurah Kerobokan Kaja I Made Adnyana, kepada Tribun Bali, menyampaikan pelatihan dilaksanakan selama dua hari yakni Selasa (25/6) dan berakhir Rabu (26 /6).

"Kegiatan ini bertujuan agar pengurus dan anggota LPM bisa memahami tugas dan tanggung jawab mereka dalam pelaksanaan kegiatan sehari hari di wilayah Kelurahan Kerobokan Kaja," tegas I Made Adnyana.

Selain pihak kelurahan yang memberikan pemahaman terkait tugas dan tanggung jawab, kegiatan ini juga menghadirkan tiga narasumber penting dari tiga instansi di wilayah Pemerintah Kabupaten Badung, yakni Dinas Perhubungan Kabupaten Badung, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Badung dan Ketua Forum LPM Kabupaten Badung.

Kepala Bidang (Kabid) Perparkiran, Sarana dan Prasarana, Roy Emerson Hidiya dalam paparannya menjelaskan terkait permasalahan parkir di Kabupaten Badung serta solusi yang akan dilaksanakan LPM dan Dinas Perhubungan Kabupaten Badung.

Roy mengatakan permasalahan parkir merupakan problem klasik yang tidak hanya terjadi di Kabupaten Badung melainkan hampir di seluruh wilayah perkotaan di Indonesia.

"Dan paling penting terkait dengan permasalahan parkir itu adalah terkait dengan pungutan retribusi parkir yang sering tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku," kata pria yang juga pengurus PELTI Badung ini.

Untuk itu Roy menyarankan, para pengurus dan anggota LPM Karobokan Kaja yang diberikan kewenangan dan tugas kerja sama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Badung dalam mengelola parkir, harus melaksanakan tugas atau kegiatan dan tanggung jawab sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.(*)

Penulis: Marianus Seran
Editor: Aloisius H Manggol
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved