Mulai Besok Wisatawan Asing ke Nusa Penida Dikenai Retribusi

Mulai Besok Wisatawan Asing ke Nusa Penida Dikenai Retribusi

TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA - Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga mulai diterapkan besok, Senin (1/7/2019).

Meskipun sempat memicu kontroversi terkait pungutan retribusi terhadap wisatawan asing ke Nusa Penida, Pemkab Klungkung tetap konsisten menerapkan Perda tersebut.

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta bahkan mengingatkan akan menindak secara hukum siapapun yang mencoba menghalangi penerapan perda tersebut.

Dalam perda tersebut, mulai Senin (1/7/2019) besok setiap wisatawan dipungut retribusi.

Baca: Jangan Sepelekan Sakit Kepala yang Tak Kunjung Sembuh dan Semakin Berat, Bisa Jadi Gejala Kanker!

Baca: Tote Bag hingga Waist Bag Kekinian dari Baliho Bekas, Produk Sampah Karya Putu Joka

Adapun besaran retribusi yang akan dikenakan kepada wisatawan asing yakni Rp 25.000 per orang  dewasa dan Rp 15.000 per orang untuk anak-anak.

Pemungutan retribusi jni dipusatkan di beberapa lokasi, yakni Pelabuhan Banjar Nyuh I dan Banjar Nyuh II untuk di Pulau Nusa Gede. 

Sedangkan di Pulau Lembongan, pemungutan retribusi dipungut di Pelabuhan Tanjung Sang Hyang dan halaman Balai Desa Jungutbatu.

Baca: Benarkah Situs Belanja Online Bikin Kita Boros? Hasil Studi Ini Ungkap Fakta Sebenarnya

Baca: Semakin Dewasa Semakin Kompleks, Ini Kiat Sederhana Memulai Pertemanan Menurut Sains

"Beberapa instansi terkait seperti Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, dan Camat harus saling berkoordinasi untuk kelancaran pemungutan retribusi ini," ujar Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta saat melakukan rapat persiapan penerapan Perda tersebut di Rumah Jabatan, Minggu (30/6/2019).

Dalam persiapan tersebut, Suwirta menitik beratkan pada tindak lanjut jika ada pelanggaran dalam penerapan perda tersebut.

Ia meminta petugas pemungut retribusi mencatat identitas lengkap, jenis pelanggaran dan bukti,  jika ada pihak-pihak yang sengaja melanggar penerapan perda tersebut.

“Karena pelanggaran Perda Retribusi ini, tidak hanya terbatas mengenai bagaimana Pemkab salah memungut, tetapi apabila terdapat masyarakat yang menghambat pelaksanaannya, juga harus ditindak secara hukum yang berlaku,” tegas Suwirta. (*)