Dua Tahun Mangkrak, Aset Pemkab Jadi Sekretariat PKK Kabupaten Jembrana

Pemanfaatan itu dengan menjadikannya Sekretariat Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Jembrana

Dua Tahun Mangkrak, Aset Pemkab Jadi Sekretariat PKK Kabupaten Jembrana
Tribun Bali/I Made Ardhiangga
Lahan dengan dua unit rumah milik Pemkab Jembrana, yang kini dimanfaatkan sebagai sekretariat PKK Jembrana, Minggu (30/6/2019). Dua Tahun Mangkrak, Aset Pemkab Jadi Sekretariat PKK Kabupaten Jembrana 

Dua Tahun Mangkrak, Aset Pemkab Jadi Sekretariat PKK Kabupaten Jembrana

TRIBUN-BALI.COM, NEGARA - Dua unit rumah di lahan seluas 875 meter persegi di Jalan Udayana, Kecamatan Negara, Jembrana, dua tahun ini mangkrak.

Sejak dibangun pada 2017 lalu, dua unit rumah itu akhirnya dimanfaatkan.

Pemanfaatan itu dengan menjadikannya Sekretariat Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Jembrana.

Belakangan ini, tampak aktivitas orang di bangunan rumah lahan milik Pemkab tersebut.

Hanya saja, bukan sebagai tempat tinggal, namun menjadi Sekretariat PKK Kabupaten Jembrana.

Baca: Ortu Siswa Datangi Ombudsman, Minta Wali Kota Denpasar Temui Mereka perihal PPDB SMP

Baca: Hari Bhayangkara, Ini Sosok Kapolri Pertama yang Berperan Membangun Polri yang Profesional

Pemanfaatan dua unit rumah sebagai Sekretariat PKK itu informasinya juga hanya bersifat sementara.

Sebab, pemanfaatan itu juga menunggu selesainya rehabilitasi gedung Sekretariat PKK yang berada di barat Gedung Mendopo Kesari, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara.

Kabag Perlengkapan Setda Jembrana, I Gusti Putu Anom Saputra, menyatakan dua unit rumah dalam satu areal pekarangan itu sebenarnya direncanakan menjadi rumah jabatan (rumjab) pejabat Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana.

Lahan rumah itu, hendak dijadikan penukar lahan eks Kantor Kejari Negara di Jalan Ngurah Rai, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana.

Baca: Bali United Bertahan di Puncak Klasemen, Spaso: Enam Laga 16 Poin, Harus Dipertahankan!

Baca: Kurtono Menyesal Dari Surabaya ke Malang Pakai Google Maps Malah Diantar Masuk Jurang

Hanya saja, memang dalam kesepakatan itu tidak ada ujungnya dan akhirnya mangkrak.

"Ya memang hanya dimanfaatkan sementara. Nanti setelah rehab gedung PPK selesai, nanti PKK akan kembali ke gedungnya," ucapnya, kemarin sore.

Diakuinya, perumahan yang batal dimanfaatkan pihak Kejari Jembrana itu direncanakan sebagai rumah dokter dari Pemerintah Pusat yang diperbantukan di Rumah Sakit Umum (RSU) Negara.

Bahkan, survei pihak RSU Negara bersama Pusat sudah dilakukan, dan masih menunggu kesepakatan terkait pemanfaatan sebagai rumah dokter tersebut.

“Apakah memungkinan atau tidak, belum ada kepastian. Sementara, baru ada rencana dijadikan rumah dokter," jelasnya. (*)

Penulis: I Made Ardhiangga Ismayana
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved