Bahas Revisi RTRW, Komisi I DPRD Tabanan Akan Gali Masukan dari Komponen Masyarakat

Komisi I DPRD Tabanan mengklaim sangat konsisten mengawal proses rancangan revisi RTRW Tabanan agar masuk Bapemperda Tabanan 2019 akhir

Bahas Revisi RTRW, Komisi I DPRD Tabanan Akan Gali Masukan dari Komponen Masyarakat
Tribun Bali/Made Prasetia Aryawan
Ilustrasi - Kondisi perumahan yang terletak di kawasan lahan pertanian di Tabanan, Senin (8/4/2019). 

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN - Perda Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tabanan hingga kini masih belum direvisi.

Alasannya adalah harus menyesuaikan dengan RTRW Provinsi Bali terbaru yang baru akan disahkan.

Sehingga, sampai saat ini revisi RTRW Tabanan dan RTR Jatiluwih masih menunggu rekomendasi Gubernur Bali.

Komisi I DPRD Tabanan mengklaim sangat konsisten mengawal proses rancangan revisi RTRW Tabanan agar masuk Bapemperda Tabanan 2019 akhir.

“Walaupun ini (revisi) belum menjadi ranah legislatif karena belum masuk Ranperda, kita di Komisi I dari awal tetap mengawal penyusunan dokumen dan konsultasi publiknya. Karena, ini tentunya akan menjadi kitab suci bagi Tabanan, setelah direvisi nantina tidak ada lagi pembangunan asal-asalan atau tanpa peruntukan yang jelas,” kata Ketua Komisi I DPRD Tabanan, I Putu Eka Putra Nurcahyadi, Selasa (2/7/2019).  

Rencananya, kata dia, seluruhnya agar dipahami secara bertahap terkait poin-poin pentingnya. Komisi I mengajak Dinas PUPR Tabanan untuk melakukan interaktif di radio guna membicarakan masalah tata ruang Tabanan.

Hal itu menurutnya sekaligus sebagai upaya konsultasi publik agar memperoleh masukan dari masyarakat Tabanan

“Rencanya di bulan Juli ini kita dengan PUPR akan melakukan interaktif sekalian dengan konsultasi publik yang mengundang komponen masyarakat. Selain RDTR dan KSN, nantinya juga kami akan membaas tentang kawasan perkotaan, kawasan kota kecamatan, lahan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan pariwisata dan potensi Tabanan lainnya,” tegasnya.

Menurut Eka, dokumen tata ruang selain perlu keseriusan, dalam pengawalannya juga harus melalui proses yang cukup berat.

Rekomendasi pusat dan provinsi bisa saja membuat rancangan revisi ini terus molor dari target yang sudah dipasang.

"Kita berharap semua pihak nantinya bisa memberi masukan-masukan khususnya masalah potensi kawasan pariwisata kita untuk Tabanan selatan, seperti Soka, Tanah Lot yang tampak juga masuk dalam revisi RTRW Provinsi Bali dengan sepadan pantai yang harus ditegaskan nanti pada peta," jelasnya.

Eka melanjutkan, dengan revisi RTRW baru itu, kawasan pertanian nantinya tidak hanya dilindungi sebatas jalur hijau tetapi akan ditegaskan dengan peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

“Hal ini menjadi penting juga dalam menjaga lahan pertanian kita yang harus kita tegaskan nanti dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Selain itu para pengusaha yang bergerak di bidang ritel dan pembangunan kerap mengeluh dengan keadaan saat ini, karena Perda RTRW Nomor 11 Tahun 2012 yang dimiliki Tabanan saat ini masih sangat makro dan belum didampingi oleh dokumen RDTR dan RTBL sebagai peruntukan tata bangunannya,” tandasnya. (*)

Penulis: I Made Prasetia Aryawan
Editor: Widyartha Suryawan
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved