Surat Domisili Dicek Ulang, Kadisdik Sebut Lanjutkan Proses PPDB Sesuai Permendikbud

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali menanggapi keluhan dari orangtua siswa terkait sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA

Surat Domisili Dicek Ulang, Kadisdik Sebut Lanjutkan Proses PPDB Sesuai Permendikbud
Tribun Bali/Wema Satyadinata
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali, Ketut Ngurah Boy Jayawibawa. Surat Domisili Dicek Ulang, Kadisdik Sebut Lanjutkan Proses PPDB Sesuai Permendikbud 

Surat Domisili Dicek Ulang, Kadisdik Sebut Lanjutkan Proses PPDB Sesuai Permendikbud

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Adanya keluhan dari orangtua siswa terkait sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA, khususnya jalur zonasi, akhirnya mendapat respons dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali, Ketut Ngurah Boy Jayawibawa.

Pihaknya merespons keluhan orangtua siswa terkait penggunaan surat keterangan domisili yang banyak disalahgunakan untuk melakukan pendaftaran PPDB.

Boy mengatakan sudah berkoordinasi dengan jajarannya agar dilakukan pengecekan ulang bagi pendaftar yang menggunakan surat keterangan domisili.

Bahkan kalau ada masyarakat yang mengetahui penggunaan surat domisili yang tidak benar, ia meminta agar dilaporkan ke Disdik Bali, dan pendaftar yang bersangkutan langsung akan didiskualifikasi.

Menurutnya penggunaan Kartu Keluarga (KK) dan surat domisili kedudukannya adalah sama, namun yang membedakan adalah kebenarannya.

“Kita cek dulu kebenarannya. Ini akan kita telusuri. Kalau itu kenyataannya tidak benar, dengan surat keterangan palsu, ya mohon maaf kita akan diskualifikasi,” tegas Boy saat ditemui di Ruang Kerjanya, Rabu (3/6/2019).

Pihak Disdik sudah membentuk tim untuk diturunkan di wilayah Denpasar dan Badung yang bertugas mengecek ke rumah-rumah siswa.

Baca: Pelindo III Suntik Modal Rp 1,06 Miliar ke 13 UKM di Bali

Baca: Angga Ternyata Mantan Residivis, Polsek Densel Amankan Satu Pelaku Penganiayaan di Taman Pancing

Selanjutnya kalau memang ada terbukti kongkalikong antara pihak sekolah dan desa agar segera ditangkap oleh aparat yang berwenang.

Lebih lanjut Boy menjelaskan, berbicara mengenai PPDB jalur zonasi artinya berbicara mengenai infrastruktur. Yang menjadi persoalan adalah infrastruktur dan lokasi sekolah di perkotaan pasti tidak merata.

Halaman
123
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved