Bentuk Tim Cek Ulang Keaslian Dokumen Jalur Zonasi, Pengguna Surat Domisili Palsu Akan Dicoret

Kepala Dinas Pendidikan Bali, Ketut Ngurah Boy Jayawibawa memastikan akan cek ulang pendaftar yang memakai surat domisili untuk jalur zonasi.

Bentuk Tim Cek Ulang Keaslian Dokumen Jalur Zonasi, Pengguna Surat Domisili Palsu Akan Dicoret
Tribun Bali/Rizal Fanany
Ilustrasi - Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA tahun 2019 menuai kisruh. (Tribun Bali/Rizal Fanany) 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Buntut banyaknya keluhan orangtua siswa terkait sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA, khususnya jalur zonasi, akhirnya mendapat respon dari Kepala Dinas Pendidikan Bali, Ketut Ngurah Boy Jayawibawa.

Dia memastikan akan cek ulang pendaftar yang memakai surat domisili untuk jalur zonasi. Jika ditemukan siswa memakai surat domisili palsu, siswa bersangkutan dicoret.

Pihaknya merespon keluhan orangtua siswa yang menyebut surat domisili bisa dimanipulasi atau disalahgunakan untuk pendaftaran PPDB jalur zonasi.

Boy mengatakan sudah berkoordinasi dengan jajarannya agar dilakukan pengecekan ulang bagi pendaftar yang menggunakan surat keterangan domisili.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali, Ketut Ngurah Boy Jayawibawa.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali, Ketut Ngurah Boy Jayawibawa. (Tribun Bali/Wema Satyadinata)

Bahkan kalau ada masyarakat yang mengetahui penggunaan surat domisili yang tidak benar, ia meminta agar dilaporkan ke Disdik Bali, dan pendaftar yang bersangkutan langsung akan didiskualifikasi jika terbukti ada kecurangan penggunaan surat domisili.

Menurutnya, penggunaan Kartu Keluarga (KK) dan surat domisili kedudukannya adalah sama, namun yang membedakan adalah kebenarannya.

“Kita cek dulu kebenarannya. Ini akan kami telusuri. Kalau itu kenyataannya tidak benar, dengan surat keterangan palsu, ya mohon maaf kita akan diskualifikasi,” tegas Boy ditemui di ruang kerjanya, Rabu (3/6/2019).

Pihak Disdik sudah membentuk tim untuk diturunkan di wilayah Denpasar dan Badung yang bertugas mengecek ke rumah-rumah siswa.

Selanjutnya kalau memang ada terbukti kongkalikong antara pihak sekolah dan desa agar segera ditangkap oleh aparat yang berwenang.

Lebih lanjut Boy menjelaskan berbicara mengenai PPDB jalur zonasi artinya berbicara mengenai infrastruktur. Yang menjadi persoalan adalah infrastruktur dan lokasi sekolah di perkotaan pasti tidak merata.

Halaman
123
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Widyartha Suryawan
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved