Minim Fasilitas dan Gagal Verifikasi Lapangan, Bangli Jadi Kabupaten yang Belum Layak Anak

Bangli gagal dalam verifikasi lapangan, di samping juga minimnya sejumlah fasilitas pendukung hak anak sehingga digolongkan belum layak anak

Minim Fasilitas dan Gagal Verifikasi Lapangan, Bangli Jadi Kabupaten yang Belum Layak Anak
pixabay.com/Gustavo Rezende
Ilustrasi - wilayah layak anak. 

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Kabupaten Bangli menjadi salah-satu daerah yang belum menyandang predikat layak anak.

Ini disebabkan Bangli gagal dalam verifikasi lapangan, di samping juga minimnya sejumlah fasilitas pendukung hak anak.

Dikonfirmasi Minggu (7/7/2019), Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Bangli, dr. Dewi Rahayu membenarkan hal tersebut.

Ia mengungkapkan, predikat sebagai Kabupaten layak anak memiliki serangkaian tahapan penilaian dan persyaratan yang wajib dipenuhi.

"Sedikitnya ada 24 indikator yang harus dicapai. Dari 24 indikator itu, terdapat 365 item kegiatan yang harus dipenuhi untuk mencapai skor 500. Bangli sebenarnya sudah lolos hingga tahap kedua, yakni tahap penilaian mandiri. Namun gugur saat tahap ketiga dimana skornya kurang dari 500. Verifikasi lapangan ini dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak," ujarnya.

Dewi mengatakan saat ini Bangli masih kekurangan sejumlah fasilitas yang memenuhi hak anak. Diantaranya seperti sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, hingga ruang bermain ramah anak, sarana prasarana dengan sumber daya manusia terkait pendampingan dan penanganan kasus kekerasan anak, dan sebagainya.

"Tetapi setelah dibedah lagi, kelembagaan pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak juga belum lengkap. Seperti belum tersedia psikolog klinis, maupun paramedis berupa dokter. Sekretariat P2TP2A juga belum punya. Saat ini kita masih nebeng di kantor," katanya.

Menurut Dewi, bilamana kedepannya sejumlah kekurangan ini dipenuhi dan dibenahi, bukan tidak mungkin Bangli menjadi kabupaten layak anak.

Sedangkan untuk mendapatkan predikat ini, Dewi mengatakan tidak hanya menjadi tugas satu OPD saja.

"Ini juga merupakan tugas sejumlah OPD lain yang masuk dalam gugus tugas. Seperti Disdikpora yang berperan mewujudkan sekolah ramah anak, Dinas Kesehatan untuk menyediakan Puskesmas ramah anak, Dinas Lingkungan Hidup untuk menyediakan taman bermain ramah anak, hingga Dinas Perhubungan dalam hal penyediaan transportasi ramah anak," sebutnya.

Dewi menambahkan untuk melakukan koordinasi secara secara intensif dengan OPD terkait, pihanya merasa kesulitan.

Ini mengingat banyaknya posisi jabatan di sejumlah OPD yang kosong.

"Di OPD kami sendiri ada 9 posisi yang tidak terisi, belum di OPD lain khsusnya yang masuk dalam gugus tugas ini," tandasnya. (*)

Penulis: Muhammad Fredey Mercury
Editor: Widyartha Suryawan
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved