Breaking News:

Dampak PAD Badung Tak Capai Target, Anggaran Dishub Kena Pangkas Rp 30 M

Dinas Perhubungan Kabupaten Badung turut mengalami rasionalisasi anggaran. Jumlah yang dipangkas mencapai Rp 30 miliar

Penulis: I Komang Agus Aryanta | Editor: Widyartha Suryawan
kompas.com
Ilustrasi - Turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung membuat anggaran di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat dipangkas. 

"Untuk sementara anggaran pemeliharaan dipasang segitu dulu dan kami akan memaksimalkan penggunaannya untuk pemeliharaan di seluruh PJU di Badung," pungkasnya.

Hal serupa juga terjadi pada Dinas Perikanan Kabupaten Badung. Pada Pagu tahun 2019 ini, Dinas Perikanan Kabupaten Badung mendapatkan anggaran Rp 15, 243 miliar.

Baca: Dampak Penghentian Biaya Promosi, Wisata Badung Bisa Dianggap Tak Eksis

Anggaran ini sebenarnya untuk melaksanakan program yang sudah dirancang sebelumnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Perikanan Kabupaten Badung, I Made Badra mengaku dengan adanya pemangkasan, sejumlah program dipastikan tertunda.

Pasalnya dinas yang dipimpinnya pada anggaran perubahan terjadi rasionalisasi anggaran.

"Semua OPD kena (rasionalisasi - red). Kami juga kena di Dinas Perikanan, totalnya mencapai milliaran rupiah," ujarnya. 

Proyek Ikut Tertunda
Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Perikanan Kabupaten Badung, I Made Badra mengungkapkan ada beberapa anggaran yang akan dikembalikan lagi.

Selain itu juga ada anggaran yang terjadi penundaan sehingga beberapa proyek juga ikut tertunda.

"Total di kami (Dinas Perikanan - red) mengalami rasionalisasi pada anggaran perubahan APBD 2019 sebesar Rp 6,250 milliar. Anggaran yang dikembalikan itu sisa tender pembangunan  Balai Benih Ikan. Awalnya kan pagu kami Rp 9 M lebih, tapi yang nender berani Rp 6 M lebih sehingga otomatis masih ada sisa," ungkapnya.

Disinggung mengenai rasionalisasi yang lain hingga menunda program yang sudah dirancang, Badra yang merupakan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung itu mengaku program yang sudah pastikan ditunda adalah gerakan budaya perikanan yang dianggarkan Rp 710 Juta.

"Ada juga pembangunan balai kelompok ikan yang totalnya mencapai Rp 400 juta. Selain itu juga gerakan bersih pantai, temu teknis budidaya dan nelayan yang dilaksanakan secara rutin. Termasuk uang perjalanan dinasnya," beber Badra. (*)

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved