Kabupaten Klungkung Akan Miliki Mal Pelayanan Publik Seharga Rp 31 Miliar, Ini Fungsinya

Gedung ini rencananya akan dibangun secara bertahap, dengan memanfaatkan tanah milik Pemprov Bali.

Kabupaten Klungkung Akan Miliki Mal Pelayanan Publik Seharga Rp 31 Miliar, Ini Fungsinya
TRIBUN BALI/EKA MITA SUPUTRA
Inilah lahan yang rencananya akan dibangun Mal Pelayananan Publik, di sekitar gedung Kantor Kominfo dan Pertanian Klungkung. Gedung yang akan mengintegrasikan berbagai layanan kepada masyarakat ini, dianggarkan sekitar Rp 31 Miliar. 

Kabupaten Klungkung Akan Miliki Mal Pelayanan Publik Seharga Rp 31 Miliar, Ini Fungsinya

TRIBUN-BALI.COM, KLUNGKUNG - Kabar Klungkung hari ini terkait rencana Pemkab Klungkung
membangun gedung mal pelayanan publik pada tahun 2020 mendatang.

Gedung yang akan mengintegrasikan berbagai layanan kepada masyarakat ini, dianggarkan sekitar Rp 31 Miliar.

"Dengan gedung ini, dinas atau kantor yang ada pelayanannya akan berkumpul menjadi satu pintu, sehingga akan mempercepat pelayanan kepada masyarakat," ujar Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, Rabu (10/7/2019)

Gedung ini rencananya akan dibangun secara bertahap, dengan memanfaatkan tanah milik Pemprov Bali.

Baca: Daging Babi Tahan Laju Inflasi Kota Denpasar Pada Juni 2019

Baca: 4 Kali Suara Ledakan di Jalan Ratna, Begini Evakuasi Warga Selamatkan Wayan Suka yang Sedang Stroke

Baca: Persija Vs Persib Selalu Ada Korban, Begini Kondisi Kiper Persib hingga Dilarikan ke Rumah Sakit

Lokasinya sebelah Dinas Pertanian dan Diskominfo di jalan Gajah Mada, Klungkung.

Sebagai tahap awal, Pemkab tahun ini mempercepat pembuatan Studi Kelayakan atau Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED).

“Mal pelayanan publik akan kami realisasikan, paling lambat tahun 2020. Tahun ini kita percepat FS dan DED-nya dulu,” ujar Nyoman Suwirta.

Fungsinya dinas atau kantor yang memberi pelayananan langsung kepada masyarakat, akan dikumpulkan menjadi satu di mal tersebut.

Layanan tersebut misalnya, menyangkut perizinan, informasi kepada masyarakat, dan lain-lain.

Termasuk juga pelayanan hukum, kejaksaan, kepolisian, yang semuanya akan terintegrasi dalan satu atap melalui pos-pos atau konter tempat pelayanan.

Sehingga dengan rencana ini, pemkab diharapakan mampu memberikan percepatan pelayanan dan memberikan akses yang luas kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik.

“Nanti mungkin ada dari Disdukcapil, Pelayanan Kominfo, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan kantor-kantor yang lain yang ada pelayanannya itu berupa konter nanti. Semuanya jadi satu di mall pelayanan publik," jelasnya. (*)

Penulis: Eka Mita Suputra
Editor: Rizki Laelani
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved