Dewan Pertanyakan RAPBD Perubahan Jadi Rp 5 T, Ketua DPRD: Kami Tak Ingin Tiba-tiba Dipangkas

Rencana Pemerintah Kabupaten Badung melakukan rasionalisasi dengan memangkas target PAD menjadi Rp 5 triliun dipertanyakan dewan

Dewan Pertanyakan RAPBD Perubahan Jadi Rp 5 T, Ketua DPRD: Kami Tak Ingin Tiba-tiba Dipangkas
tribunnews
ilustrasi - Dewan Pertanyakan RAPBD Perubahan Jadi Rp 5 T, Ketua DPRD: Kami Tak Ingin Tiba-tiba Dipangkas 

Dewan Pertanyakan RAPBD Perubahan Jadi Rp 5 T, Ketua DPRD: Kami Tak Ingin Tiba-tiba Dipangkas

TRIBUN-BALI.COM, BADUNG -  Berita Badung hari ini, rencana Pemerintah Kabupaten Badung melakukan rasionalisasi dengan memangkas target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp 6,7 triliun menjadi Rp 5 triliun lebih di Rancangan APBD Perubahan 2019 dipertanyakan oleh DPRD setempat.

Rancangan APBD yang sudah diserahkan Pemkab Badung ke pihak dewan itu belum ditindaklanjuti hingga kemarin. Bahkan Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, kabarnya tetap bersikukuh untuk mempertahankan target PAD yang semula yakni sebesar Rp 6,7 triliun.

Saat dikonfirmasi, Ketua Putu Parwata mengaku pihaknya ingin mengetahui indikator-indikatornya, sehingga kesepakatan awal target PAD Rp 6,7 triliun itu diturunkan menjadi Rp 5 triliun.

Menurut Parwata, semua harus jelas. Bahkan bila perlu diterangkan secara gamblang ke dewan, dengan harapan ke depan ada konsistensi pemerintah dalam menetapkan rancangan APBD.

Baca: Paulo Sergio Telah Bergabung di Latihan Bali United, Masuk Game Taktikal Jelang Lawan Barito Putra

Baca: TRIBUN WIKI - Daftar Alamat Cabang Kober Mie Setan di Bali

"Kami ingin tak ada rasionalisasi. Tunjukkan dulu kemampuan Bapenda, jangan ujug-ujug  bilang sudah tidak bisa mencapainya dan mentok,” ujarnya, Rabu (10/7/2019).

Politikus asal Dalung itu mengaku belum menerima sepenuhnya rancangan APBD Perubahan 2019 yang berisi usulan penurunan target menjadi Rp 5 triliun.

Selain itu, ia juga mengetahui seberapa keyakinan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk pencapaian target.

"Memang kita sudah diberi rancangan perubahan APBD. Namun semestinya lebih dulu kita perlu duduk bersama untuk mengetahui bagaimana keyakinan untuk pencapaian target ini," katanya.

Disinggung mengenai apa yang akan dikoreksi dewan, Parwata yang Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung mengatakan, yakni terkait keyakinan TPAD untuk mencapai target yang direvisi jadi Rp 5 triliun itu. Dewan ingin tahu apakah mereka yakin dengan angka target itu.

Baca: TRIBUN WIKI - 4 Cabang Nasi Pedas Bu Andika, Buka 24 Jam

Baca: Irfan Bachdim Senang Pertandingan Beruntun, Kuncinya Jaga Kondisi & Tidak Begadang

Ia menjelaskan, dalam penetapan APBD harus ada mekanisme yang dipatuhi yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 33/2019 mengenai penyusunan APBD.

"Semestinya kan ada skala prioritas sesuai dengan RPJMD Semesta Berencana yang harus diselaraskan. Dengan begitu, tidak bisa ujug-ujug melakukan rasionalisasi saat tak yakin target. Tapi kalau gini kan dokumennya harus dirasionalisasi juga,” bebernya.

Ia juga ingin mengetahui, dengan adanya rasionalisasi anggaran, progam apa saja pada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang dipangkas.

Ia mengingatkan untuk tidak memotong program-program yang memprioritaskan masyarakat, seperti program pendidikan dan kesehatan.

"Dewan harus tahu anggaran untuk apa saja yang akan dipotong di OPD terkait rasionalisasi tersebut, supaya memang benar-benar akurat. Jika pun ada pemotongan, setidaknya ada konsultasi dengan dewan," ucapnya.(*)

Penulis: I Komang Agus Aryanta
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved