Kisruh PPDB 2019, Koster Akan Terbitkan Pergub

Pada tahun yang akan datang, Koster akan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) dan tidak sepenuhnya mengikuti aturan Permendikbud

Kisruh PPDB 2019, Koster Akan Terbitkan Pergub
Tribun Bali/Wema Satyadinata
Gubernur Bali, Wayan Koster. Kisruh PPDB 2019, Koster Akan Terbitkan Pergub 

Kisruh PPDB 2019, Koster Akan Terbitkan Pergub

TRIBUN-BALI.COM, BALI - Kabar Bali hari ini, Gubernur Bali, Wayan Koster, menilai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 tahun 2018 tentang penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menghadapi banyak masalah sehingga tidak berjalan dengan baik.

Menurutnya, kekisruhan dalam PPDB tidak saja hanya dialami oleh Bali, namun di Provinsi lainnya juga mengalami hal yang sama karena berpatokan pada Permendikbud tersebut.

“Saya harus mengatakan sumber masalah ini adalah di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Permendikbud ini bikin blunder di lapangan karena dengan peraturan ini dengan skema yang diterapkan, tidak sesuai dengan kebutuhan riil lapangannya,” kata Koster saat ditemui di Kantor DPRD Bali, Rabu (10/7/2019).

Maka pada tahun yang akan datang, Koster akan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) dan tidak sepenuhnya mengikuti aturan Permendikbud.

Alasannya, kata dia, karena dengan dilaksanakannya Permendikbud tidak saja mengorbankan hak para peserta didik, tapi juga mengganggu sistem pendidikan secara keseluruhan dalam konteks untuk membangun mutu pendidikan.

Baca: Menteri Yohana Minta Rancangan Perda Aceh Perbolehkan Poligami Mempertimbangkan Akibatnya

Baca: Wabup Suiasa: Investor Beli Klub Liga II, Targetkan Tiga Besar dan Naik Liga I Indonesia

Koster menyatakan dirinya tidak akan mengikuti aturan-aturan yang salah seperti itu, dan yang terpenting adalah bagaimana melayani masyarakat di daerah dalam bidang pendidikan.

Selanjutnya Pergub yang dibuat nantinya, akan menjamin dan memastikan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.

Dalam Pergub itu rencananya, pertama, porsi jalur zonasi akan diturunkan, selanjutnya akan dilakukan pengkajian per wilayah.

Dan kedua, bagi calon peserta didik yang masuk zonasi harus dirangking dari prestasinya, kecuali ada pertimbangan khusus. Misalnya sebuah SMA lahannya milik desa adat, maka wajib menerima masyarakat yang ada di desa adat itu.

Halaman
123
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved