Gendo Sebut RZWP3K Lebih Kuat Dari Perpres, Masuk Kawasan Konservasi Berarti Terlarang Direklamasi

Munculnya isu bahwa Teluk Benoa akan dijadikan kawasan konservasi maritim dalam uji publik Ranperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir

Gendo Sebut RZWP3K Lebih Kuat Dari Perpres, Masuk Kawasan Konservasi Berarti Terlarang Direklamasi
Tribun Bali/I Wayan Sui Suadnyana
Koordinator ForBali, I Wayan Gendo Suardana (paling kiri) saat melakukan jumpa pers pada Minggu (23/12/2018), terkait izin lokasi reklamasi yang diterbitkan oleh KKP RI di Kebon Walhi, Denpasar. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Munculnya isu bahwa Teluk Benoa akan dijadikan kawasan konservasi maritim dalam uji publik Ranperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) mendapat tanggapan dari Koordinator ForBALI Wayan Gendo Suardana. 

 
Gendo mengatakan pengubahan status Teluk Benoa menjadi kawasan konservasi maritim merupakan harapan masyarakat Bali sejak lama.

Menurutnya kalau Teluk Benoa ditetapkan sebagai zona konservasi, maka semestinya kawasan tersebut terlarang untuk direklamasi.

 
“Ya kalau kawasan konservasi maritim tentu itu yang kita harapkan, bahwa draft RZWP3K agar mempertahankan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi maritim,” kata Gendo saat dihubungi melalui sambungan seluler, Jumat (12/7/2019).

 
Lanjutnya, memang untuk alokasi ruang di pesisir yang berlaku seharusnya RZWP3K.

Logika hukumnya, kata dia, kalau Teluk Benoa terlarang untuk reklamasi semestinya seluruh perijinan atau ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bertentangan dengan RZWP3K maka seharusnya tidak berlaku lagi, dengan berbagai konsekuensinya.

 
Namun pihaknya meragukan bila ijin lokasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI akan dicabut ketika Perda RZWP3K ditetapkan dan menyatakan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi maritim.

 
Ia berpendapat jika Teluk Benoa ditetapkan sebagai kawasan konservasi maritim dalam Perda RZWP3K otomatis ijin lokasinya juga pasti gugur, dengan berbagai konsekuensi-konsekuensi yang mengikuti terkait ijin yang sebelumnya diberikan sebelum ditetapkannya RZWP3K ini.

Saat yang bersamaan pasti akan ada pihak yang mempertentangkan antara Perpres 51 tahun 2014 dengan RZWP3K, termasuk mencari cara agar RZWP3K tunduk pada Perpres karena aturan hukumnya lebih tinggi.

 
“Nah apakah ijin lokasinya otomatis akan dicabut, belum tentu juga kalau kemudian cara berpikir penguasa mengkonflik normakan antara Perpres 51 tahun 2014 dengan RZWP3K,” ujarnya.

Halaman
12
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Ady Sucipto
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved