Gubernur Koster Undang Seluruh Aktivis Lingkungan pada Hari Jadi Pemprov Bali

Gubernur Bali Wayan Koster akan mengundang berbagai aktivis lingkungan, baik dari Bali dan luar daerah serta luar negeri

Gubernur Koster Undang Seluruh Aktivis Lingkungan pada Hari Jadi Pemprov Bali
Tribun Bali/I Wayan Sui Suadnyana
Gubernur Koster saat memberikan keterangan kepada awak media di rumah jabatannya, Kamis (11/7/2019). Gubernur Koster Undang Seluruh Aktivis Lingkungan pada Hari Jadi Pemprov Bali 

Gubernur Koster Undang Seluruh Aktivis Lingkungan pada Hari Jadi Pemprov Bali

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, BALI - Berita Bali hari ini, Gubernur Bali Wayan Koster akan mengundang seluruh aktivis lingkungan, baik dari Bali dan luar daerah serta luar negeri.

Para aktivis lingkungan tersebut akan diundang pada Hari Jadi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali pada 14 Agustus 2019 mendatang.

Hal ini Gubernur Koster katakan pada saat ditemui awak media di rumah jabatannya, Jaya Sabha, Denpasar, Kamis (11/7/2019) sore.

"Pada 14 Agustus, hari jadi Pemerintah Provinsi Bali kami mengundang semua," kata Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng ini.

Diundangnya para aktivis lingkungan tersebut karena telah menyampaikan dukungan atas digugatnya Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 97 tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.

Baca: Tim Woodball Bali Raih 4 Medali Emas, 2 Perak dan 1 Perunggu di Pra PON 2019

Baca: Juni 2019 Kota Singaraja Tercatat Inflasi Sebesar 0,02 Persen

Pergub tersebut digugat atau diusulkan untuk diuji materi oleh Asosiasi Daur Ulang Pastik Indonesia (ADUPI) ke Mahkamah Agung (MA).

Selain ADUPI, usulan uji materi ke MA ini juga dilayangkan oleh pelaku usaha perdagangan barang dari kantong plastik, Didie Tjahjadi dan Agus Hartoni Budi Santoso selaku pelaku usaha industri barang dari plastik.

Namun, berdasarkan Permusyawaratan Hakim MA Nomor 29 P/HUM/2019 yang dikeluarkan pada Kamis, 23 Mei 2019, uji materi tersebut ditolak, dan para penggugat dikenakan sanksi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1 Juta.

Halaman
12
Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved