Meski Teluk Benoa Masuk Konservasi Maritim, Walhi Bali Masih Kecewa, Apa Sebabnya?

Meski status Teluk Benoa berubah, Untung Pratama masih menyampaikan kekecewaannya terkait masih diakomodasinya zonasi ruang laut

Meski Teluk Benoa Masuk Konservasi Maritim, Walhi Bali Masih Kecewa, Apa Sebabnya?
Tribun Bali/Widyartha Suryawan
Massa ForBALI saat melakukan aksi pengibaran bendera terkait sikap menolak tencana reklamasi Teluk Benoa di wilayah perairan Teluk Benoa, Senin (18/6/2018). Meski Teluk Benoa Masuk Konservasi Maritim, Walhi Bali Masih Kecewa, Apa Sebabnya?   

Meski Teluk Benoa Masuk Konservasi Maritim, Walhi Bali Masih Kecewa, Apa Sebabnya?

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, BALI – Berita Bali hari ini, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bali merupakan salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang selama ini getol merespons isu mengenai lingkungan di Bali.

Walhi bersama Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa akhir-akhir ini terus menyikapi status Teluk Benoa yang belum berubah.

Namun dalam forum rapat konsultasi publik dokumen antara Rencana Zonasi Wilayah Perairan dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Kamis (11/7/2019) kemarin, Walhi menyampaikan terima kasih karena status Teluk Benoa sudah tercantum sebagai kawasan konservasi.

Direktur Walhi Bali I Made Juli Untung Pratama juga meminta kepada Kelompok Kerja (Pokja) penyusunan RZWP3K untuk tetap mengawal status Teluk Benoa itu hingga ditetapkan menjadi Perda dan tidak tunduk terhadap pihak manapun.

Meski status Teluk Benoa berubah, Untung Pratama masih menyampaikan kekecewaannya terkait masih diakomodasinya zonasi ruang laut untuk kegiatan pertambangan.

Selain itu, ia juga meminta kepada Pokja untuk mengeluarkan rencana ruang reklamasi untuk perluasan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, serta perluasan Pelabuhan Benoa.

Baca: Bali United Full Team, Yakin Tiga Poin di Kandang Barito Putera

Baca: Pria Paruh Baya Tergeletak Tak Bernyawa di Kompleks Pertokoan Emas Jalan Hasanudin Denpasar

“Karena pasal 17 ayat (2) huruf f PermenKP Nomor 16 menyebutkan bahwa RZWP3K wajib memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)," jelas Untung Pratama.

“Artinya bahwa saat ini Bali belum memiliki KLHS sehingga proyek-proyek tersebut belum bisa dimasukkan dalam RZWP3K,” imbuh dia.

Halaman
1234
Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved