Jika Teluk Benoa Dijadikan Kawasan Konservasi Maritim, Apakah Reklamasi Masih Mungkin?

Menurut Gendo, apabila Teluk Benoa ditetapkan sebagai zona konservasi, maka semestinya kawasan tersebut terlarang untuk direklamasi

Jika Teluk Benoa Dijadikan Kawasan Konservasi Maritim, Apakah Reklamasi Masih Mungkin?
Tribun Bali/Widyartha Suryawan
Massa ForBALI saat melakukan aksi pengibaran bendera terkait sikap menolak tencana reklamasi Teluk Benoa di wilayah perairan Teluk Benoa, Senin (18/6/2018). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Koordinator ForBALI Wayan Gendo Suardana memberi tanggapan positif rencana Pemprov Bali memasukkan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi maritim dalam Ranperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Gendo mengatakan pengubahan status Teluk Benoa menjadi kawasan konservasi maritim merupakan harapan masyarakat Bali sejak lama.

Menurutnya, apabila Teluk Benoa ditetapkan sebagai zona konservasi, maka semestinya kawasan tersebut terlarang untuk direklamasi.

“Ya kawasan konservasi maritim tentu itu yang kita harapkan, bahwa draft RZWP3K agar mempertahankan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi maritim,” kata Gendo saat dihubungi melalui sambungan seluler, Jumat (12/7/2019).

Lanjutnya, memang untuk alokasi ruang di pesisir yang berlaku seharusnya RZWP3K.

Logika hukumnya, kata dia, kalau Teluk Benoa terlarang untuk reklamasi semestinya seluruh perizinan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bertentangan dengan RZWP3K maka seharusnya tidak berlaku lagi, dengan berbagai konsekuensinya.

Namun pihaknya meragukan bila izin lokasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI akan dicabut ketika Perda RZWP3K ditetapkan dan menyatakan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi maritim.

Ia berpendapat jika Teluk Benoa ditetapkan sebagai kawasan konservasi maritim dalam Perda RZWP3K otomatis izin lokasinya juga pasti gugur, dengan berbagai konsekuensi-konsekuensi yang mengikuti terkait izin yang sebelumnya diberikan sebelum ditetapkannya RZWP3K ini.

Namun, kata dia, saat yang bersamaan pasti akan ada pihak yang mempertentangkan antara Perpres 51 tahun 2014 dengan RZWP3K, termasuk mencari cara agar RZWP3K tunduk pada Perpres karena aturan hukumnya lebih tinggi.

“Nah apakah izin lokasinya otomatis akan dicabut, belum tentu juga kalau kemudian cara berpikir penguasa mengkonflik normakan antara Perpres 51 tahun 2014 dengan RZWP3K,” ujarnya.

Halaman
12
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Widyartha Suryawan
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved