Kelian Dinas dan Adat Tersangka Pungli Kipem

Kelian dinas dan kelian adat Dusun Sudihati, Desa Kintamani ditetapkan sebagai tersangka kasus pungutan liar (pungli)

Kelian Dinas dan Adat Tersangka Pungli Kipem
Tribun Jogja
Ilustrasi pungli - Kelian Dinas dan Adat Tersangka Pungli Kipem 

Kelian Dinas dan Adat Tersangka Pungli Kipem

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Kelian dinas dan kelian adat Dusun Sudihati, Desa Kintamani ditetapkan sebagai tersangka kasus pungutan liar (pungli). Mereka terjerat dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) tahun lalu.

Kasubag Humas Polres Bangli, AKP Sulhadi mengungkapkan, OTT oleh Timsus Polres Bangli dilakukan pada 19 Mei 2018 lalu. OTT menyasar kediaman kelian banjar Adat Sudihati, Ali Usman.

Polisi juga menangkap Kelian Banjar Dinas Sudihati, Dahlan. OTT ini dilakukan lantaran mereka diduga melakukan pungutan berupa uang kepada penduduk pendatang atau nonpermanen yang tinggal di wilayah Desa Kintamani.

"Pungli yang dilakukan keduanya yakni dengan cara mendatangi tempat tinggal penduduk pendatang. Kedatangan dua tersangka juga didampingi pecalang setempat dengan maksud melakukan pendataan penduduk pendatang," ujar AKP Suhaldi, Jumat (12/7/2019).

Tersangka menyampaikan kepada penduduk pendatang, bahwa mereka berkewajiban melaporkan diri pada kepala lingkungan.

Baca: Orangtua Tolak Upaya Diversi Tiga Tersangka, Ngotot Kasus Penganiayaan Lanjut Pengadilan

Baca: Genjot Sport Tourism, Banyuwangi Gelar Blue Fire Ijen Challenge

Sebagai bentuk pengawasan dan pengikat terhadap keberadaan penduduk pendatang di wilayah Desa Kintamani, pelaku mewajibkan penduduk pendatang untuk mengisi dan menandatangani formulir yang diberikan.

Di antaranya surat pernyataan kesanggupan mematuhi aturan dusun dengan kewajiban membayar sejumlah Rp 350 ribu, surat rekomendasi Kelian Banjar Dinas Sudihati agar dapat dipertimbangkan untuk menjadi penduduk Desa Kintamani, serta surat pernyataan selaku penampung penduduk pendatang.

“Formulir yang telah diisi biodata penduduk pendatang dan ditandatangani, selanjutnya diserahkan kepada Dahlan. Sementara uang sebagai persyaratan mematuhi aturan dusun sebesar Rp 350 ribu diserahkan kepada Ali Usman. Pembayaran Rp 350 ribu ini sifatnya hanya sekali,” paparnya.

Kedua pelaku melakukan pungutan kipem sejak tahun 2006. Kala itu, pungutan masih diatur dalam peraturan desa (Perdes) Kintamani.

Halaman
12
Penulis: Muhammad Fredey Mercury
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved