Walhi Bali Soroti Alokasi Ruang Pertambangan Laut serta Perluasan Bandara dan Pelabuhan

Walhi Bali masih menyoroti diakomodirnya zonasi ruang laut untuk kegiatan pertambangan serta perluasan Bandara I Gusti Ngurah Rai dan Pelabuhan Benoa

Walhi Bali Soroti Alokasi Ruang Pertambangan Laut serta Perluasan Bandara dan Pelabuhan
Tribun Bali/I Wayan Erwin Widyaswara
Dok. Tribun Bali - Aktivitas pengurugan laut di kawasan Pelabuhan Benoa, Denpasar, Kamis (13/9/2018). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bali bersama Forum Rakyat Bali (ForBali) Tolak Reklamasi Teluk Benoa menyambut baik rencana perubahan status Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi maritim.

Namun demikian, Walhi Bali masih menyoroti diakomodirnya zonasi ruang laut untuk kegiatan pertambangan serta perluasan Bandara I Gusti Ngurah Rai dan Pelabuhan Benoa.

Sebelumnya, dalam forum rapat konsultasi publik dokumen antara Rencana Zonasi Wilayah Perairan dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Kamis (11/7/2019), Walhi Bali sudah menerima peta zonasi wilayah pesisir Bali.

Dalam peta tersebut Teluk Benoa tercantum sebagai kawasan konservasi, bukan kawasan pemanfaatan.

Direktur Walhi Bali I Made Juli Untung Pratama kemudian meminta kepada Kelompok Kerja (Pokja) penyusunan RZWP3K untuk tetap mengawal status Teluk Benoa itu hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dan tidak tunduk terhadap pihak manapun.

Untung Pratama juga meminta kepada Pokja mengeluarkan rencana ruang reklamasi untuk perluasan Bandara Gusti Ngurah Rai serta untuk perluasan Pelabuhan Benoa.

“Karena pasal 17 ayat (2) huruf f PermenKP Nomor 16 menyebutkan bahwa RZWP3K wajib memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)," jelas Untung Pratama.

“Artinya bahwa saat ini Bali belum memiliki KLHS sehingga proyek-proyek tersebut belum bisa dimasukkan dalam RZWP3K,” imbuh dia.

Selain itu, Walhi menilai Pokja selama ini tidak serius dalam mensosialisasikan alokasi ruang pertambangan laut itu kepada masyarakat yang terdampak, seperti masyarakat Legian dan Canggu.

Baca: Jika Teluk Benoa Dijadikan Kawasan Konservasi Maritim, Apakah Reklamasi Masih Mungkin?

Menurut Untung Pratama, dirinya berani menyebutkan hal itu sebagai proyek karena pengalokasian ruang untuk reklamasi perluasan bandara, pelabuhan, dan tambang pasir laut masih masuk dalam dokumen RZWP3K.

Halaman
1234
Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Widyartha Suryawan
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved