Dewan Minta Penegakan Perda Bangunan Diawali dari Gedung Pemerintah, Juga Soroti Anggaran

Menjelang berakhirnya masa jabatan DPRD Kota Denpasar masa bakti 2014-2019, sebanyak lima Perda inisiatif disahkan

Dewan Minta Penegakan Perda Bangunan Diawali dari Gedung Pemerintah, Juga Soroti Anggaran
Tribun Bali/I Putu Supartika
Suasana sidang paripurna DPRD Kota Denpasar, Senin (15/7/2019). Dewan Minta Penegakan Perda Bangunan Diawali dari Gedung Pemerintah, Juga Soroti Anggaran 

Dewan Minta Penegakan Perda Bangunan Diawali dari Gedung Pemerintah, Juga Soroti Anggaran

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Putu Supartika

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Menjelang berakhirnya masa jabatan DPRD Kota Denpasar masa bakti 2014-2019, sebanyak lima Perda inisiatif disahkan.

Kelima Perda tersebut yakni Perda Kota Denpasar tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2018-2019; Perda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemilihan Perbekel; Perda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung; Perda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma; dan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2018.

Kelima Perda ini disahkan dalam Sidang Paripurna ke 10 Masa Persidangan II, Senin (15/7/2019), di Gedung DPRD Kota Denpasar.

Dalam pandangan umum yang khususnya tentang pembangunan kepariwisataan, Fraksi Golkar meminta dalam pembangunan kepariwisataan di Denpasar harus dilakukan dengan cermat, baik itu infrastruktur objek wisata yang harus tertata tanpa harus mengesampingkan mata pencaharian masyarakat lokal.

“Jangan sampai program ini menjadi program angin-anginan ataupun program coba-coba, seperti program pariwisata City Tour Denpasar yang akhirnya terkatung-katung,” kata anggota fraksi Golkas, I Wayan Suwirya.

Sementara itu, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Denpasar Tahun 2018, untuk menjaga kesejahteraan ekonomi masyarakat pada khususnya di Kota Denpasar, Fraksi Golkar berharap agar ada peningkatan belanja yang sasaran langsungnya yaitu masyarakat atau pengeluaran pemerintah yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

Penyandang Disabilitas Suguhkan Pementasan Kesenian, Kober Mie Setan Fasilitasi Tampil di Publik

Bali United U-16 Hanya Mengemas 4 Poin di Seri 3 Elite Pro Academy Liga 1 U-16 2019

Peningkatan dan pemeliharaan aset yang dimiliki pemerintah Kota Denpasar, perlu untuk ditingkatkan, agar dapat dipergunakan serta bermanfaat bagi masyarakat luas. 

Terkait pelaksanaan APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2018, diperoleh silpa Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 323,36 miliar yang merupakan silpa yang sangat besar, dan Fraksi Golkar berharap ke depannya di dalam posting penganggaran untuk memberikan kontribusi lebih kepada dunia pendidikan khususnya insfrastruktur. 

Halaman
1234
Penulis: Putu Supartika
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved