Dewan Minta Penegakan Perda Bangunan Diawali dari Gedung Pemerintah, Juga Soroti Anggaran

Menjelang berakhirnya masa jabatan DPRD Kota Denpasar masa bakti 2014-2019, sebanyak lima Perda inisiatif disahkan

Dewan Minta Penegakan Perda Bangunan Diawali dari Gedung Pemerintah, Juga Soroti Anggaran
Tribun Bali/I Putu Supartika
Suasana sidang paripurna DPRD Kota Denpasar, Senin (15/7/2019). Dewan Minta Penegakan Perda Bangunan Diawali dari Gedung Pemerintah, Juga Soroti Anggaran 

Selain itu, tingginya sisa anggaran belanja di tahun 2018 perlu mendapatkan perhatian Iebih.

Karena belanja daerah yang dianggarkan sebesar Rp 2,365 triIiun Iebih, hanya digunakan sebesar Rp 2,098 triliun Iebih dan menyisakan anggaran belanja sebesar Rp 267,314 miliar Iebih atau setara dengan 11,30 % dari total anggaran belanja tahun 2018. 

“Banyaknya OPD yang serapan anggaran belanjanya kurang dari 90%, bahkan ada yang serapannya di kisaran 75% perlu mendapatkan perhatian pula, apakah program yang dicanangkan di tahun 2018 berjalan seluruhnya, kurang cermat dalam penyusunan anggaran atau memang penggunaan harga satuan terlalu tinggi dalam perhitungan anggaran belanja,” katanya.

Dengan tingginya sisa anggaran tersebut, Fraksi Demokrat mendesak Pemkot agar dalam perencanaan anggaran di perubahan tahun 2019 maupun anggaran tahun 2020 bisa lebih cermat dan lebih berani dalam menetapkan target pendapatan.

DPRD Gianyar Masih Sajikan Jajanan Terbungkus Plastik

2 Cara Mengumpulkan Modal untuk Membuka Usaha Sendiri

Selain itu Pemkot juga diminta untuk berani dan lebih teliti dalam penetapan harga satuan di dalam perhitungan anggaran belanja.

Wakil Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara yang mewakili Wali Kota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra mengaku akan mengkaji dan menindaklanjuti semua usul saran maupun komentar dari semua fraksi.

“Terhadap hal-hal tersebut akan saya kaji dan tindaklanjuti sesuai ugensi dan manfaatnya serta akan dijadikan bahan acuan dalam rangka prnyusunan program kerja berikutnya,” kata Jaya Negara.

Ia juga menambahkan koordinasi dan kebersamaan ini perlu dikembangkan karena dalam payelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, di masa yang akan datang jauh lebih berat.

“Sedangkan di sisi lain tuntutan masyarakat dan permasalahan yang dihadapi akan lebih kompleks, sejalan dengan dinamika tuntutan masyarakat di berbagai bidang kehidupan baik ekonomi, sosial, budaya, maupun ketertiban dan keamanan,” katanya. (*)

Penulis: Putu Supartika
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved