Pekerja Magang Dinas Dibayar Rp 1 Juta, Perusahaan Swasta Masih Belum Diputuskan Besaran Pembayaran

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Ketenagakerjaan kemarin harus mandek karena tak ada kesepakatan antara pengusaha dan serikat pekerja.

Pekerja Magang Dinas Dibayar Rp 1 Juta, Perusahaan Swasta Masih Belum Diputuskan Besaran Pembayaran
Tribun Bali/Lugas Wicaksono
(Ilustrasi) Para Pekerja Garmen tengah menyelesaikan pekerjaannya. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Ketenagakerjaan kemarin harus mandek karena tak ada kesepakatan antara pengusaha dan serikat pekerja.

Namun hal berbeda dilakukan Pemprov Bali yang sudah memutuskan pekerja magang milik dinas akan dibayar Rp 1 juta.

Buntunya pembahasan soal pekerja magang oleh perusahaan swasta lantaran serikat pekerja meminta dibayar minimal upah minimum kabupaten, sedangkan pengusaha menolak usulan itu karena terlalu tinggi.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan ESDM Provinsi Bali Ida Bagus Ngurah Arda menyampaikan pemagangan merupakan bagian dari sistem pelatihan.

Ia menjelaskan pemagangan dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni pemagangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau dinas dan pemagangan secara mandiri oleh perusahaan swasta.

Tahun 2019 ini Disnaker Provinsi Bali sedang melakukan pelatihan disertai dengan pemagangan yang berjumlah 180 peserta. Pelatihan dilaksanakan selama tiga bulan, kemudian dilanjutkan dengan pemagangan selama enam bulan. 

Gus Arda panggilan akrabnya ini menyebut seluruh biaya pemagangan bersumber dari APBN melalui dana dekonsentrasi DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kementerian Ketenagakerjaan. Para peserta magang sebagian besar ditempatkan di beberapa hotel di Bali

Adapun masing-masing peserta magang diberikan uang saku Rp 1 juta, sehingga selama 6 bulan pemagangan, mereka memperoleh uang sejumlah Rp 6 juta.

Uang saku yang diberikan di dalamnya sudah termasuk uang transport, uang makan dan insentif.

“Itu kami berikan uang saku sesuai petunjuk pusat sejumlah Rp 1 juta per bulan. Nike pengalaman empiris yang kami lakukan saat ini,” ujarnya dalam rapat pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Ruang Rapat Gabungan, Kantor DPRD Bali, Senin (15/7).

Selain pemagangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, ada juga pemagangan yang sifatnya mandiri yang diselenggarakan oleh perusahaan.

Dalam pemagangan mandiri tentu beban uang saku ditanggung oleh perusahaan penyelenggara.

Ia menambahkan pekerja dengan status magang berbeda dengan buruh.

Dalam melaksanakan pemagangan, pihak penyelenggara wajib memiliki perjanjian yang ditandatangani Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota, atau Provinsi.

“Kalau diluar itu tentunya dia sudah berstatus buruh. Lalu kalau buruh tentunya mengacu pada sistem pengupahan yang berlaku atau berdasarkan Upah Minimum,” tuturnya. (*) 

Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Ady Sucipto
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved