Pemprov Bali Dorong Pusat Tinjau Ulang Perpres 51 Tahun 2014

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mendorong pemerintah pusat untuk meninjau ulang keberadaan Teluk Benoa yang masuk sebagai kawasan pemanfaatan umum

Pemprov Bali Dorong Pusat Tinjau Ulang Perpres 51 Tahun 2014
Tribun Bali/ I Putu Darmendra
Desa Pekraman Lebih menggelar aksi menolak reklamasi Teluk Benoa di Pantai Lebih, Kamis (10/3/2016). Pemprov Bali Dorong Pusat Tinjau Ulang Perpres 51 Tahun 2014 

Pemprov Bali Dorong Pusat Tinjau Ulang Perpres 51 Tahun 2014

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Berita Denpasar hari ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mendorong pemerintah pusat untuk meninjau ulang keberadaan Teluk Benoa yang masuk sebagai kawasan pemanfaatan umum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 tahun 2014.

Sembari mendorong pemerintah pusat, Pemprov Bali juga tengah berupaya mengunci zona itu sebagai kawasan konservasi maritim dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Revisi Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi (RTRWP) Bali, Made Arca Eriawan mengatakan Pemprov Bali mendorong peninjauan kembali Perpres 51 tahun 2014 karena memang harus ditinjau lima tahun sekali.

"Karena pembuatan Perpres tersebut pada tahun 2014 dan lima tahunnya jatuh pada tahun ini, maka kita dorong kementerian terkait melakukan peninjauan kembali," katanya di Denpasar belum lama ini.

Remaja Ini Asyik Bermesraan dengan Emak-emak 40 Tahun di Kamar Hotel, Saat Terjaring Berdalih Begini

Nikmati Program Bunga Spesial, DP 10% hingga Tenor 7 Tahun Selama MTF Autofiesta Bali 2019

"Proses normal rencana tata ruang itu, lima tahun itu biasanya evaluasi. Kita berharap surat gubernur kepada presiden, penolakan masyarakat Bali (dijadikan pertimbangan), mereka pusat mengikuti, selesai sudah," tuturnya.

Dijelaskan, kawasan Teluk Benoa yang masuk dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN) diatur oleh dua kementerian yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (KemenATR/BPN) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Oleh karena itu, evaluasi harus dilaksanakan oleh KemenATR/BPN yang membuat tata ruang dalam ruang lingkup daratan, sementara KKP dalam versi lautnya.

Dengan dilakukannya evaluasi ini maka tentu harus memperhatikan pertimbangan daerah.

Halaman
12
Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved